SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Pembangunan drainase yang berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir di Samarinda harus terhambat karena persoalan sengketa lahan. Adapun lahan yang masih dalam sengketa adalah samping jalan masuk menuju Perumahan Tepian dan Jalan PM Noor (menuju simpang empat Sempaja).
Terhambatnya pembangunan drainase tersebut sangat disayangkan oleh Anggota DPRD Kaltim, Edy Kurniawan. Menurutnya sengketa lahan akibat persoalan tumpang tindih lahan tersebut telah membuat proses pembangunan drainase yang menjadi kunci penanganan banjir di Simpang Sempaja tak dapat dilanjutkan.
“Terhambatnya pembangunan karena terkendala dengan belum dibebaskannya lahan menunjukan kelemahan pemerintah dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan masyarakat,” ucap politikus PDI Perjuangan ini.
Edy berpandangan bahwa terdapat indikasi perencanaan anggaran yang tidak komprehensif dengan menyelesaikan prasyarat awal untuk menetapkan penganggaran dalam suatu kegiatan pembangunan dengan baik.
“Sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran, perlu dibebaskan dulu lahan maupun izinnya. Sehingga dalam proses pembangunannya tidak ditemukan lagi kendala-kendala,” tuturnya.
Selain itu, dia juga berharap pimpinan di Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini wali kota maupun wakil wali kota untuk turun langsung ke lapangan demi melihat kondisi riil dan melakukan komunikasi dengan masyarakat agar persoalan yang seperti ini tidak terulang. (adv/lin/oke)
-foto edy kurniawan