SAMARINDA, BERITAKALTIM.com – Penyebab Kerusakan lingkungan masih didominasi ulah manusia yang tidak bisa menjaga ekosistem dengan baik. Kekayaan alam lebih sering disalah gunakan demi meraup keuntungan. Seharusnya, selain dimanfaatkan, harus ada perimbangandalam pelestariannya.
Faktanya, tak hanya perorangan. Kerusakan alam kini cenderung dilakukan oleh perusahaan dibidang pertambangan, perkebunan dan pengolahan kayu. Baik yang mengantongi izin maupun tidak.
Demikian diutarakan oleh Anggota DPRD Kaltim Ingkong Ala. “Selain pengawasan yang lemah, perusahaan nakal harus diberikan sanksi tegas jika benar melakukan pelanggaran,” tegasnya. Karena selain merugikan negara, perusahaan itu menurutnya sangat merugikan masyarakat yang berada didekat lokasi akibat pencemaran dan kerusakannya.
“Pemerintah disiplin terkait ketegasan penerapan hukum ini. Jika terus dibiarkan, akan semakin banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran yang sama. Selain merusak ekosistem alam, negara juga merasakan kerugian karena tidak ada kontribusi sama sekali kepada daerah,” paparnya
Ditambahkannya, pengawasan akan kondisi itu Ibarat pedang yang tumpul.
“Lemahnya hukum terkait pengawasan operasional perusahaan itu juga disinyalir karena adanya kepentingan kepentingan dari oknum tertentu. Inilah yang harus jadi perhatian kita semua,” tegas politikus Hanura ini.
Padahal, jika tegas, efeknya akan sangat positif bagi kedisiplinan operasional perusahaan itu sendiri.
“Aturannya sudah jelas, jika terdapat perusahaan yang tidak mengantongi surat izin, wajib ditutup dan menyeretnya keranah hukum agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.
Meski diakuinya juga tak semua perusahaan baik skala kecil menegah maupun besar berlaku demikian. Tetapi tetap saja evaluasi dan pengawasan menjadi opsi mutlak pemerintah.
“Harapan saya, kedepannya agar perusahaan lebih mengerti masalah hukum. Menggarap peluang usaha harus dengan legalitas. Perusahaan nakal yang memaksakan kegiatannya secara illegal tanpa memperdulikan aturan, diharapkan segera tertib hukum dan terus berkoordinasi dengan pemerintah,” tutupnya. (adv/rid/dhi)