SAMARINDA,BERITAKALTIM.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Andi Baharuddin Solong mengusulkan agar DPRD Kaltim membentuk Panitia Khusus (Pansus) membahas permasalahan pengembangan Plaza Balikpapan oleh PT Podomoro Land.
Usulan tersebut disampikan ABS –sapaan akrab Andi Baharuddin Solong dalam pertemuan antara Komisi I DPRD Kaltim dengan PT Pandega Citra Niaga usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Sidak menindaklanjuti aduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Pemerhati Kota Balikpapan (FKPK) yang melaporkan adanya masalah administrasi perihal penggunaan lahan dan perizinan pembangunan pengembangan Plaza Balikpapan oleh PT Agung Podomoro Land.
“DPRD Kaltim baiknya membuat Pansus untuk membahas masalah ini. Agar ditemukan kebenaran dari permasalahan atas izin dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan pengembangan Plaza Balikpapan tersebut,” usulnya.
ABS yang merupakan mantan ketua DPRD Balikpapan dua periode ini, yakni 2004-2009 dan 2009 – 2014 mengatakan, persoalan pembangunan Plaza Balikpapan sudah muncul sejak 2005. Saat pelaku usaha membangun ruko, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang bangunan tingkat tinggi, apartemen maupun rumah susun (rusun).
“Dulu saya keras. Sebab sebelum membangun harusnya ada perdanya dulu. Sebab jika tidak maka itu akan melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1988 tentang Rusun,” ucapnya.
Sementara itu terkait aktivitas reklamasi pantai di belakang Plaza Balikpapan seluas 4,8 hektare, ABS mengatakan semestinya proyek reklamasi tersebut ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup bukan dari Kementerian Perhubungan yang dikeluarkan pada 2 Mei 2013.
“Masalah reklamasi ini harus ada payung hukum yang jelas. Untuk itu kami akan komunikasikan ini dengan Kementerian Perhubungan. Bagaimana bisa Kementerian Perhubungan mengeluarkan izin untuk reklamasi kepada PT Pandega,” katanya. (adv/lin/oke)
Teks foto: 15openTK dan BALPOS