JAKARTA,BERITAKALTIM.COM – Desakan otonomi khusus (otsus) bagi Kaltim disuarakan lantang DPRD Kaltim saat menyambangi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Kamis (15/1) yang lalu.
Seperti disampaikan Ketua DPRD Kaltim Syahrun saat bertemu dengan perwakilan Bappenas. Ia mengatakan infrastruktur kaltim sangat tertinggal jauh. Misalnya dibanding Kalimantan Selatan (Kalsel) infrastruktur Kaltim masih kalah. Padahal jika dibandingkan kontribusi Kaltim kepada pusat ini sangat tidak sebanding.
“Ini merupakan hal yang serius yang harus ditanggapi oleh pemerintah pusat. Jalan di Kaltim kondisinya sungguh sangat tidak layak. Contohnya saja di jalan trans Kalimantan yang menghubungkan antara Kaltim dengan Kalsel. Padahal ini merupakan jalan nasional yang mestinya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pusat,“ ucapnya.
Selanjutnya Haji Alung juga mengatakan kondisi infrastruktur penunjang pembangunan yang lain juga sangat tertinggal. Listrik masih sering menjadi masalah. Padahal kaltim terkenal dengan lumbung energi yang berlimpah. Nyatanya masalah kelistrikan masih menjadi fenomena yang hingga kini belum mendaptkan solusi.
Pemerintah pusat dalam hal ini harusnya dapat merespons apa yang selama ini masyarakat kaltim keluhkan.
Senada dengan Syahrun, Rusman Yakub selaku anggota Fraksi PPP mengatakan, saat ini adalah momen dimana pemerintah pusat melalui Bappenas memiliki kepedulian atau tidak terhadap provinsi yang menyumbang devisa terbesar kepada negara tersebut.
Dengan kata lain bahwa kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah pusat sangat tidak berpihak terhadap masyarakat kaltim.
“Kaltim kaya akan SDA, namun beban yang dipikul oleh Kaltim justru sangat berat. Alokasi anggaran yang diberikan jauh lebih kecil daripada provinsi lain di Pulau jawa yang justru mendapat porsi lebih besar. Sudah cukup Kaltim menjadi sapi perah bagi pemerintah pusat. Saatnya kesejahteraan rakyat Kaltim setara dengan provinsi lain.RPJMD juga harus menjadi realita, jangan hanya menjadi cerita fiksi yang dijanjikan kepada kami,“ katanya.
Politikus PKS Maskur Sarmian juga berpendapat bahwa Kaltim telah banyak memberikan sumbangsih terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun apa yang didapat Kaltim sungguh sangat tidak bisa diterima lagi oleh sebagian rakyat Kaltim saat ini.
Semangat untuk menuntuk keadilan telah dilontarkan dan hampir seluruh elemen masyarakat mendukung atas wacana tersebut.
“Harus diakui bahwa telah terjadi perampokan secara masif terhadap anggaran Kaltim. Proyek-proyek prioritas infrastruktur Kaltim juga banyak yang digagalkan oleh pemerintah pusat. Atas dasar itulah kami datang untuk menuntut keadilan terhadap anggaran yang dirasa sangat tidak adil.“ ucap Masykur.
Kondisi buruknya infrastruktur di Kaltim juga di paparkan oleh Yahya Anja. Ia menilai bahwa daerah perbatasan dan pedalaman harusnya sudah mendapat porsi yang sama dengan daerah-daerah lain. Nyatanya daerah perbatasan dan pedalaman justru malah terisolasi dari segi apapun, pereonomian, teknologi hingga komunikasi.
Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi mengatakan hal yang sama dengan apa yang diucapkan anggota DPRD. Pemerintah pusat sebutnya telah mendapatkan dana berlimpah dari bumi Kaltim.
Namun SDA Kaltim tidak berkorelasi dengan kesejahteraan sosial rakyat kaltim. Kaltim sangat mengandalkan SDA dari sektor migas dan batu bara yang pembagiannya sangat tak adil.“ Artinya dengan yang disetor Kaltim ke pusat harusnya seimbang dengan percepatan pembangunan. Kaltim merupakan lumbung energi bagi pulau Kalimantan, pemerintah harusnya konsisten jika bicara pembangunan di Kaltim. Keadilan merupakan jawaban dari semua masalah yang ada di daerah ini,“ katanya.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh anggota DPRD, Oktorialdi, Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melaksanakan hampir seluruh proyek yang dirancang untuk pembangunan Kaltim.
Termasuk pembangunan infrastruktur. Contohnya Pelabuhan Maloy dan Kariangau. Mesti harus diakui bahwa ada sebagian pembangunan di Kaltim yang masih dalam proses rancangan. Disebutnya pusat tidak pernah membeda-bedakan antara provinsi satu dengan lainnya. Terkait infrastruktur di perbatasan ia menjelaskan bahwa pusat juga telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sana. (adv/yud/oke)
Teks foto: 17openingTRIBun Rombongan DPRD Kaltim menyambangi Bappenas, Kamis (15/1) untuk menuntut keadilan pembangunan.