SAMARINDA,BERITAKALTARA.com- Dalam rangka pempertegas fungsi DPRD dalam hal pengawasan, Lembaga Penyelidikan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI) melakukan audiensi ke DPRD Kaltim.Diterima Ketua DPRD Kaltim M Syahrun HS, anggota LPPPKRI yang berjumlah 10 orang pun sharing terkait kinerja lembaga itu.
Syahrun mengatakan ini adalah pertemuan pertama antara wakil rakyat
dengan LP3KRI,dan merupakan langkah awal dalam menyinkronkan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga yang ada di Kaltim.
”DPRD sangat mengapresiasi audiensi LPPPKRI terkait penyampaian tentang pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi di sektor perkebunan. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kinerja dewan,” katanya. Seperti dikatakan Wakil Ketua LP3KRI Kaltim Zainuddin, permasalahan pelanggaran dan penyimpangan usaha perkebunan masih banyak terjadi di daerah yang kaya akan sumber daya alam ini.
Menurutnya hingga kini semua masalah yang terjadi adalah dampak dari peraturan perundang-undangan yang belum berjalan baik.
”Pemerintah belum memberikan fokus perhatian di sektor perkebunan. Jika dibiarkan begitu saja masalah yang timbul akibat pelanggaran dan penyimpangan ini akan menjadi seperti fenomena gunung es yang akan bermuara di puncaknya,” ucapnya.
LP3KRI meminta DPRD selaku pemegang kebijakan dapat melakukan fungsi tugasnya dengan baik, terutama mengingatkan perusahaan-perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan, khususnya masalah lahan. Di sisi lain, LP3KRI juga meminta DPRD fokus pada pengawasan infrastruktur.
Haji Alung sapaan akbar ketua DPRD Kaltim mengucapkan bahwa pertemuan itu merupakan langkah awal dalam membangun kerjasama yang positif dengan DPRD yang mempunyai fungsi pengawas kebijakan.
”Kami mendukung langkah LP3KRI, terutama dalam membantu tugas pengawasan untuk Kaltim yang lebih baik,” katanya. (adv/yud/dhi/oke)
Teks foto: 11LP3KRI
