BeritaKaltim.Co

Kepsek dan Kepala Tenaga Administrasi Harus Transparan “Jangan Ada Lagi Kepsek Ngerjakan Administrasi”

AKTASwebSAMARINDA,BERITAKALTIM.com-Sebanyak 80 Kepala Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang tergabung dalam asosiasi atau disebut AKTAS Samarinda yang terdiri dari 45 SMP, 17 SMA dan 20 SMK, Senin (09/02) lalu menggelar pertemuan dihadiri Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang.
Kegiatan yang berlangsung di gedung aula SMK Negeri 1 Jl Pahlawan ini untuk membangun konsolidasi antara kepala Tenaga Administrasi dalam menjalankan tugas sehingga terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang prima dan bermutu.
”Kegiatan silaturahmi ini kami gelar setiap dua bulan sekali maksudnya untuk membangun komunikatif yang efektif antara kepala Tenaga Administrasi di Samarinda,” kata ketua Aktas Samarinda Rusli dalam arahannya.
Dalam pertemuannya dengan asosiasi yang telah terbentuk sejak empat tahun lalu ini memperjuangkan tenaga administrasi untuk sekolah menengah minimal satu orang yang bertugas membantu menangani administrasi baik keuangan, kepegawaian hingga penjaga sekolah.
Syaharie Jaang mengutarakan dengan terbentuknya asosiasi AKTAS tadi setidaknya masalah pengadministrasian di sekolah harus dikerjakan oleh tenaga yang ahli dan professional.
Untuk itu ia meminta kepala tenaga administrasi bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tanggung jawab.”Sehingga jangan ada lagi kepala sekolah yang mengerjakan administrasi kalau memang ada tenaga administrasi,” sebut Jaang.
Sebenarnya asosiasi jelas Jaang harus bisa melihat kasus yang belakangan ini terjadi melibatkan beberapa kepala sekolah di Samarinda.
Diantara terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang tidak transparan. Padahal menurut Jaang penggunaan dana tadi sudah cukup jelas sesuai petunjuk teknis.
Namun menurutnya masih saja ada oknum yang berupaya menyimpangkan anggaran tadi sehingga mengundang keprihatinan semua pihak.
”Sebenarnya ini juga bagian dari tugas Kepala Tenaga Administrasi untuk mengingatkan Kepala Sekolah agar tidak terjadi penyimpangan tadi,” kata Jaang. Atau sambung Jaang bisa saja Kepsek yang tersangkut masalah hukum tadi dalam menjalankan tugasnya tidak melibatkan Kepala Tenaga Adminstrasi dalam pengadministrasian keuangan melalui anggaran bantuan yang masuk dari pusat maupun daerah.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Samarinda Asli Nuryadin mengatakan kalau hampir semua sekolah di kota Tepian mempunyai Kepala Tenaga Administrasi, kecuali sebut ia untuk Sekolah Dasar (SD).
Sedangkan terkait dana bantuan yang masuk ke sekolah baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi diakui Asli sedikit menyibukkan para Kepala Sekolah.”Untuk itu disini lah peran dari Kepala TU untuk membantu, dengan catatan antara Kepsek dan Kepala Tenaga Adminstrasi harus transparan,” sebutnya.
Ia menambahkan apabila ada dana partisipasi dari orang tua murid yang pungut sekolah diwajibkan harus mengikuti peraturan yang ada.
”Karena masalah yang krusial seperti ini biasanya timbul dari dalam karena tidak jalannya koordinasi dan transparansi tadi,” ungkap Asli mengakhiri.***

Teks foto: Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menyampaikan arahannya dihadapan kepala Tenaga Administrasi Sekolah.

Leave A Reply

Your email address will not be published.