TANJUNG SELOR,BERITAKALTIM.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan rapat koordinasi lanjutan pasca masa tanggap darurat banjir. Rapat tersebut langsung dipimpin Sekretaris Provinsi Kaltara H Badrun yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Koordinasi Penangggulangan Bencana Banjir Bulungan.
Rapat yang digelar Senin (16/2) di ruang rapat Kantor Gubernur Kaltara tersebut dihadiri sejumlah Kepala SKPD terkait baik Pemprov Kaltara maupun Pemkab Bulungan yang terkait langsung selama proses tanggap darurat diberlakukan.
Usai pertemuan, Sekprov Badrun menyebutkan, rapat kali ini lebih fokus ke arah evaluasi penanggulangan banjir di lapangan agar sejumlah kendala-kendala yang jika terjadi bencana serupa, pemerintah lebih siap dan sigap menghadapinya.
Salah satu poin penting dalam cacatan H Barun yakni menyangkut pola koordinasi yang belum sepenuhnya matang, khususnya dalam pengumpulan data-data faktual terkait bencana banjir. Badrun menyebutkan, data-data tersebut cukup penting dirangkum sebagai sebagai bahan dalam melakukan penyusunan laporan kepada pemerintah pusat.
Di agenda tersebut pula, Sekprov berusaha menginstruksikan pengumpulan data-data yang telah dihimpun oleh Pemkab Bulungan dengan beberapa unit kerja agar terhimpun menjadi satu kesatuan dokumen laporan. “Ini yang kami minta secara menyeluruh, sebagai bahan untuk membuat laporan ke pemerintah pusat,” jelasnya, mewakili Penjabat Gubernur DR H Irianto Lambrie.
Dari segi evaluasi lapangan sambunya, masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan selama masa tanggap darurat diberlakukan. Terutama hal sarana dan prasarana dalam masa tanggap darurat.
“Segi peralatan terus terang masih kurang memadai ketika kita dihadapkan sebuah kondisi yang sebetulnya bisa kita simultan bergerak. Tetapi karena keterbatasan akhirnya kita kurang maksimal,” sebutnya.
Saat ini jelasnya, kekurangan tersebut menjadi sebuah proses pembelajaran bagi semua kalangan, terutama Pemprov Kaltara sendiri. Karena menurutnya, Tanjung Selor tak hanya ibukota kabupaten tetapi juga ibukota provinsi.
“Inilah tentu menjadi prioritas provinsi dalam menata ibukota menjadi sebuah kota yang menunjukkan tampilan sebagai ibukota provinsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, hal ini telah terpikirkan oleh Pemprov Kaltara dengan melakukan langkah-langkah konkret seperti melakukan pendataan di sejumlah titik di Tanjung Selor yang nantinya akan digunakan sebagi rujukan dalam perencanaan pengembangan wilayah perkotaan.
“Contoh dari masteplan ibukota, terdapat sistem drainase, penanggulangan sedimentasi, kemudian juga bagaimana pengendalaian bangunan yang ada di kota ini. Tentu akan dikaitkan dengan masterplan yang kita buat,” tandasnya. (Tribunkaltim/Humasprov)
Trending
- Kejati Kaltim geledah kantor pemerintah untuk cari bukti korupsi
- KPK Sebut Inisial AFI Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi di Kaltim
- BMKG catat 19 kali gempa susulan di Berau Kalimantan Timur
- Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Kaltim Sempat Memanas, Massa Enggan Bubar Sampai Malam
- Pj Gubernur Kaltim Naik Heli Tinjau Banjir Mahulu, Pastikan Infrastruktur Masyarakat
- Banjir Mahakam Ulu, Pemkab Tetapkan Status Tanggap Darurat
- Bantuan Korban Banjir Mahakam Ulu Masih Tertahan di Kutai Barat
- Banjir Besar di Mahakam Ulu, Gubernur Akmal Malik Kerahkan Bantuan Darurat
- Jalan Trans Sulawesi lumpuh akibat luapan banjir
- Artis Epy Kusnandar ditangkap polisi akibat narkoba
Lakukan Evaluasi Penanganan Banjir
Next Post