TANJUNG SELOR,BERITAKALTIM.com – Tanggap darurat banjir sejatinya telah dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus memikirkan proses penanganan pasca bencana banjir yang meluluhlantakkan lima kecamatan di Bulungan, terkhusus di ibukota Kaltara, Tanjung Selor.
Penjabat Gubernur Kaltara DR H Irianto Lambrie pun telah menginstruksikan melalui Sekprov Kaltara H Badrun untuk segera mengumpulkan data-data terperinci perihal dampak yang terjadi akibat bencana banjir yang melanda Bulungan hampir sepekan.
Data-data yang dimaksudkan terkait dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban, serta data-data akurat tentang jumlah rumah penduduk, sarana perkantoran, rumah ibadah, sekolah, serta fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan sedang, berat, hingga kerusakan yang parah.
“Data-data terkait kondisi banjir beserta dampaknya harus segera dikumpulkan. Jika data tersebut sudah terkumpul, maka Pemprov tentu akan segera mengambil langkah-langkah penanganan pasca tanggap darurat banjir,” sebut Irianto, Senin (16/2).
Data-data yang terhimpun sambungnya, akan dilaporkan ke sejumlah kementerian, bahkan kepada Presiden Joko Widodo sekalipun. Irianto menyebutkan, laporan ke pusat tersebut mencakup laporan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan. Diharapkan, pemerintah pusat juga dapat turun tangan melakukan penataan kembali sendi-sendi pembangunan di Bulungan khususnya di ibukota pasca bencana banjir melanda.
Selain ke Kementerian, data-data juga akan dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Pasalnya, berkaca dari pengalaman banjir kali ini, BPBD daerah baik provinsi Kaltara maupun Kabupaten Bulungan masih mengalami keterbatasanan, khususnya dalam proses penanganan bencana.
“Tentu laporan ke BPBD akan tertuju pada kurangnya sarana dan prasarana di BPBD Kaltara. Mudah-mudahan ke depan, BNPB dapat membantu peralatan evakuasi seperti perahu karet. Demikian juga perlengkapan dapur umum, tenda darurat, alat penerangan dan alat pemompa air. Begitu juga dengan kementerian terkait, sesuai dengan bidang masing-masing,” sebutnya.
Hal mendasar yang juga menjadi perhatian Pemprov yakni pembenahan infrastruktur pendidikan dan jaringan jalan. Penjabat Gubernur mengharapkan, Pemkab Bulungan dapat segera mengumpulkan dan menyampaikan data resmi jumlah jaringan jalan dan sekolah yang rusak akibat terjangan banjir.
“Jika data-data dua hal ini sudah ada, tentu akan kami tindaklanjuti dengan perbaikan. Harapan kami, pembiayaan ini nantinya dapat dimasukkan dalam Anggaran Perubahan Provinsi Kaltara Tahun 2015,” tandasnya. (Humasprov)