SAMARINDA,BERITAKALTIM.com – Ketua Komisi III DPRD Kaltim, berpendapat perjuangan otonomi khusus (Otsus) Kaltim tidak bisa diraih jika hanya bermodalkan argumentasi. Tuntutan otsus harus disertai dengan dana.
Sebab banyak hal yang membutuhkan biaya dalam memperjuangkan otsus tersebut. Salah satunya memberangkat elemen masyarakat ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan otsus kepada pemerintah pusat.
Dana yang digunakan untuk membiayai perjuangan otsus tersebut harus dari kalangan masyarakat. Pasalnya dari rapat konsultasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan DPRD Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu terungkap bahwa APBD Kaltim tidak bisa digunakan untuk mendanai otsus.
“Tidak bisa kalau hanya modal liur. Harus ada pitis (bahasa Kutai: uang),” kata Dahri.
Menurut politikus Partai Golkar ini, seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi mendonasi untuk membantu perjuangan otsus. Terlebih bagi pengusaha yang selama ini menikmati sumber kekayaan alam Kaltim.
Untuk itu penggalangan dana, atas inisiatif Pemprov Kaltim untuk membiayai otsus gerakan Rp 2 ribu per orang harus disosialisasikan ke masyarakat.
Sebab dia menilai dalam perjuangan otsus ini dukungan masyakarat adalah yang paling utama.
“Seluruh masyakarat Kaltim bisa memberikan bantuan. Terutama pengusaha yang bergerak di sektor sumber daya alam Kaltim,” ucapnya. (adv/lin/oke)
Teks foto: dahri yasin
