Di Rakor Walikota se-Indonesia, Jaang Bicara Banjir

oleh -127 Dilihat

JAKARTA,BERITAKALTIM.com -Keseriusan Wali Kota Samarinda H Syaharie Jaang dalam menangani banjir di kota Tepian bukan isapan jempol. Bahkan langkah serius ini terus dilakukan Jaang melalui lobi ke pusat agar bisa mendapatkan dana segar dari APBN untuk memuluskan program penanggulangan banjir di kota Tepian.
Salah satunya melalui  rapat koordinasi (Rakor) bersama Presiden RI Joko Widodo, yang berlangsung Jumat (20/02) kemarin di Istana Kepresidenan Bogor. Moment penting tadi tak disia-siakan Wali Kota Syaharie Jaang  untuk membawa issu aktual penanganan serius masalah banjir  di Samarinda.
Dihadapan 94 Wali Kota yang hadir pagi itu, Jaang mengutarakan tata guna lahan kota Samarinda yang saat ini banyak berubah menjadi pusat pemukiman, industri, perdagangan dan jasa menjadi penyebab timbulnya permasalahan banjir.
“Untuk itu sebagai konsistensi dan kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah banjir tadi, maka pemerintah telah mencanangkan berbagai program dengan memerlukan dana yang tidak sedikit,” kata Jaang.
Dimana program unggulan tadi sebut Jaang adalah normalisasi karang mumus yakni dengan  melaksanakan kegiatan relokasi penduduk bantaran SKM. Karena untuk menuntaskan relokasi SKM sebanyak 2.560 unit tadi, pemerintah membutuhkan dana perkiraan sebesar Rp 256 milyar.
Sedangkan program kedua pembangunan pintu air dan waduk pompa di Muara Sungai Karang Asam Besar dan Sungai Karang Mumus yang berguna untuk mencegah masuknya air banjir akibat naiknya permukaan air Sungai Mahakam, dengan estimasi dana pembangunan sebesar Rp. 275 milyar.
“Serta yang terakhir kanal pengendali banjir yang terletak di daerah pinggiran untuk mengelakkan atau mengalihkan banjir kiriman dari kawasan hulu Sungai Karang Mumus dan Karang Asam Besar,” urainya.
Sementara itu, Rakor yang berlangsung di istana Kepresidenan Bogor ini membahas agenda prioritas Pemerintahan dan Pembangunan. Rakor yang dibuka pukul 10.00 WIB, diharapkan dapat menghasilkan masukan-masukan dari Wali Kota terkait isu-isu strategis sebagai bentuk representasi publik di daerah, sehingga masalah-masalah di daerah dapat dikoordinasikan ke Pemerintah Pusat agar ditangani secepatnya.
“Masalah-masalah yang ada di bawah biar diketahui design polisnya biar sambung dari pusat hingga bawah,” kata Jokowi ketika membuka kegiatan tersebut. Masih terkait penanganan banjir yang tidak memakan dana sedikit tadi, Pemkot Samarinda sambung Jaang sangat memerlukan bantuan dari APBD Provinsi maupun APBN.
Untuk itu dukungan legislator DPRD Kaltim maupun pusat daerah pemilihan Kota Samarinda untuk membantu daerah  dalam menangani banjir sangat diperlukan. “Selain pengerukan sungai Mahakam dari Samarinda hingga ke Kukar kini juga tengah direncanakan sebagai langkah untuk mengurangi genangan banjir, mengingat topografi  Samarinda sebagai ibu kota Kaltim yang lebih rendah dibandingkan permukaan air sehingga boleh dijadikan sebagai pekerjaan rumah bersama, termasuk pemerintah kabupaten di hulu Sungai Mahakam. Yaitu Pemkab Kukar dan Pemkab Kubar,” ungkapnya.***

Teks foto: Wali Kota Samarinda H Syaharie Jaang saat foto bersama presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla usai menghadiri rapat bersama Wali Kota Se Indonesia.