Rusman: Boikot Kebijakan Pusat

oleh -62 Dilihat

13rusman ya'qub-webSAMARINDA,BERITAKALTIM.com – Mengapresiasi penyusunan naskah akademik oleh tim khusus dari Universitas Mulawarman dan Universitas Gajah Mada, anggota Fraksi PPP DPRD Kaltim Rusman Ya’qub membenarkan isi naskah tersebut bahwa sesuai kondisi riil di Kaltim yang dirugikan. Oleh karena itu, ia menegaskan  bahwa yang terpenting bagaimana agar gerakan perjuangan sukses.
“Jika kita semua sudah menyepakati bahwa otonomi khusus adalah harga mati, maka matinya seperti apa? Ini yang harus kita pikirkan,” ungkap Rusman dalam rapat terkait tuntutan otsus Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (10/2).
Rusman menyebutkan, jika hanya menuntut otsus harga mati versi Kaltim, menurut Rusman ketika berhadapan dengan pemerintah pusat yang memiliki power maka langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh harus sudah mulai dipikirkan sejak saat inki.
“Saya tidak pesimis, tapi kita tetap harus memikirkan alternatif gerakan ketika tuntutan otsus disampaikan ke pusat. Logika berpikir saya mengatakan bagaimana mungkin kita melakukan gerakan tuntutan otsus dibawah NKRI dengan cara-cara yang santun. Mohon maaf, tanpa bermaksud memanas-manasi, tapi kita harus pikirkan itu ada cara lain yang barangkali tanpa cara anarkis namun memiliki kekuatan bargaining kepada pemerintah pusat,” papar Rusman.
Rusman juga berpendapat, semua yang dilakukan dalam upaya memperjuangkan otsus pada akhirnya adalah soal bargaining atau proses tawar-menawar. Rusman juga mengatakan, dengan disampaikannya secara resmi naskah akademik, DPRD Kaltim akan membahas lebih lanjut. Sebab DPRD Kaltim tidak hanya akan sekadar menyatakan secara resmi mendukung.
“Harus ada gerakan seperti mengonfirmasi seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten/Kota se Kaltim untuk bersatu. Kalau tidak, gerakan ini dikhawatirkan hanya di permukaan,” kata Rusman.
Dengan perjuangan yang jelas, satu kali mengatakan bahwa otsus harga mati, maka menurutnya tidak ada tawaran satu pun lagi.
Rusman tak ingin dalam perjuangan otsus bagi Kaltim hanya sekadar datang ke DPR berdemonstrasi, karena ia meyakini DPR sudah kenyang jika hanya sekadar dikunjungi pendemo. “Harus ada gerakan-gerakan lain sebagai alternatif. Contohnya, di bawah komando Gubernur Kaltim bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur memboikot semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat,” tegas Rusman. (adv/lia/oke)

Teks foto: Rusman Ya’qub

No More Posts Available.

No more pages to load.