SAMARINDA,BERITAKALTIM.com – Beberapa daerah di Tanah Air telah mendepositokan Anggaran Belanja dan Penadapatan Daerah (APBD) di sejumlah bank. Iming-iming suku bunga yang cukup tinggi membuat tidak hanya APBD kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga tergiur melakukan hal yang sama.
Guna menghindari meluasnya fenomena tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandri Payung mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus membuat regulasi.
Menurutnya, kemungkinan di Kaltim melakukan hal serupa sangat terbuka. Oleh sebab itu guna menghindari terjadinya berbagai kemungkinan maka perlu ada ketegasan dari pemerintah.
“Ini berkaitan dengan aturan yang membolehkan atau tidak, sehingga saya mengingatkan kepada seluruh daerah di Kaltim agar tidak melakukan hal serupa. Sebab selain akan membawa dampak hukum juga dapat membawa terhambatnya sejumlah pembangunan di daerah,” kata Henry.
Ditambakan Henry, bahwa dengan melakukan deposito maka daerah bersangkutan akan mengalami keterhambatan dalam pembiayaan sejumlah program-program pembangunan dalam arti luas, termasuk belanja rutin yang selalu dilakukan secara berkala.
“Bayangkan contohnya biaya rutin seperti gaji pegawai. Dengan deposito maka harus dibayar dengan cara dirapel, atau insentif para guru yang dilakukan beberapa bulan sekali. Pada akhirnya akan banyak pihak dirugikan,” ujar Henry.
Politikus asal Gerindra itu meminta kepada gubernur agar dapat melakukan evaluasi kepada seluruh instansi di bawahnya. Apabila memang terbukti ada yang berani melakukan maka harus ada sanksi tegas.
Dengan evaluasi dan sanksi tegas maka akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya serta akan membuat yang lain akan berpikir berulang-ulang bila ingin melakukan hal yang sama. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana kegetasan kepala daerah.
“Saya menyarankan kepada kepala daerah termasuk gubernur untuk segera membuat regulasinya dan apabila memang dibutuhkan adanya peraturan daerah sebagai bentuk payung hukum guna menghindari didepositokannya APBD maka dipasikan dewan akan sangat mendukung,” tegas Henry. (adv/bar/oke)
Teks foto 3henry pailan
Trending
- Kapolres Purwakarta sebut sempat kesulitan evakuasi korban kecelakaan
- Polda Jabar sebut 19 kendaraan terlibat kecelakaan di Tol Cipularang
- Kecelakaan KM 92 Cipularang, Kapolda: 17 kendaraan terlibat dan 1 tewas
- Kejati Kaltim geledah kantor pemerintah untuk cari bukti korupsi
- KPK Sebut Inisial AFI Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi di Kaltim
- BMKG catat 19 kali gempa susulan di Berau Kalimantan Timur
- Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Kaltim Sempat Memanas, Massa Enggan Bubar Sampai Malam
- Pj Gubernur Kaltim Naik Heli Tinjau Banjir Mahulu, Pastikan Infrastruktur Masyarakat
- Banjir Mahakam Ulu, Pemkab Tetapkan Status Tanggap Darurat
- Bantuan Korban Banjir Mahakam Ulu Masih Tertahan di Kutai Barat