BANDUNG,BERITAKALTIM.com – Tak seperti program jaring aspirasi di DPRD Kaltim, pengaturan reses di DPRD Jabar, berbeda. Meski pelaksanannya diserahkan sepenuhnya kepada wakil rakyat, banyak dari mereka yang menggunakan jasa pihak ketiga atau even organizer.
“Seperti halnya di Jatim dimana anggota dewan tinggal mendatangi lokasi dan mengisi acara. Hal itu berbeda dengan di kaltim yang pelaksanannya diserahkan langsung ke anggota dan dikelola oleh staf anggota DPRD,” ungkap Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam dalam pertemuan rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan DPRD Jabar di Bandung, Kamis (5/3).
Adam juga menjelaskan di Kaltim semua persiapan reses ditangani sendiri oleh anggota DPRD dan stafnya. Termasuk penyusunan acara, lokasi dan persiapan konsumsi.
“Di DPRD Jabar, program reses dilaksanakan 5 kali setahun. Jadwalnya menyesuaikan saja dengan pembahasan anggaran. Apakah hasil reses itu bisa di masukkan di musrembang dimata anggaran murni atau perubahan,” papar Ida Hernida Sekretaris DPRD (Sekwan) Jabar.
Menurutnya waktu pelaksanakan tidak terlalu utama. Tak harus sekali dalam satu masa sidang. Bisa menyesuaikan. Yang penting hasil reses bisa diakomodir. Tentunya jadwal reses, tetap akan dibahas bersama.
Anggaran setiap reses Rp11 juta per anggota, dibayarkan dua tahap. 50 persen diawal persiapan reses, 50 persen dibayar saat pelaksanaan di lokasi reses.
“Meski dibebaskan mengurus sendiri, ada beberapa anggota yang tidak mau repot dan menggunakan jasa (EO) event organizer atau panitia khusus. Ke depan, kami juga membahasnya. Apakah keseluruhan reses anggota lewat EO atau tidak,” tambahnya.
Pada proses inilah peran Sekretariat DPRD Jabar juga penting. Mereka harus memastikan pihak ketiga tersebut berkompeten dan punya pengalaman yang baik. Tujuannya jelas agar proses reses berlangsung lancar baik dan sesuai rencana baik dari sisi anggoat DPRD maupun dari sisi masyarakat yang ditemui.
“Ini tentu pengalaman bergharga bagi DPRD Kaltim. Setidaknya kami akan membahasnya lebih lanjut. Mengingat geografis kaltim yang kompleks. Tentu kebutuhan di masing-masing daerah pemilihan juga berbeda,” imbuh Muhammad Adam.
Ia juga berharap, jika nantinya Kaltim juga sepakat menggunakan jasa EO pada proses resesnya, haruslah yang berkompeten dan punya rekam jejak yang baik. (adv/dhi/oke)
Teks foto: 7reses