NUNUKAN, BERITAKALTIM.com- Di tengah maraknya deportasi buruh migran ilegal ke Kabupaten Nunukan, seharusnya peran Satgas Penanggulangan TKI mampu mengatasai berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Minimnya fasilitas penanganan buruh migran pasca deportasi oleh pemerintah Malaysia, membuat sebagian buruh migran nekat kembali memasuki negara Malaysia dengan cara ilegal.
Hanya selang dua hari pasca 7 buruh migran berupaya memasuki Malaysia dengan cara melalui jalur tikus di Sebatik pasca dideportasi, Sabtu (07/03/2015) kembali terjadi 10 buruh migran berupaya memasuki Malaysia secara ilegal.
Beruntung kedua upaya ilegal untuk memasuki negara Malaysia secara ilegal tersebut berhasil digagalkan oleh Kepolisian Sektor Keamanan Pelabuhan KSKP Tunon Taka Nunukan. “Motivasi mereka karena masih adanya keluarga, anak istri di Tawau membuat mereka memilih nekat kembali ke Malaysia melalui jalur tikus, “ ujar Kapolsek KSKP Aiptu Berlin.
Sementara terhadap permasalahan TKI di Nunukan, Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait ompongnya Satgas Penanggulangan TKI. Sejak menjabat sebagai wakil bupati sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan TKI, pemerintah pusat sepeserpun belum pernah mengucurkan dana untuk operasional Satgas penanggulangan TKI.
“Bagaimana kita bekerja jika dukungan anggaran tidak ada? Sejak saya menjabat belum pernah ada bantuan anggaran untuk satgas penanggulangan. Masalah TKI itu masalah kemanusiaan. Pemerintah daerah terpaksa menangani mau tidak mau,” ujar Hj Asmah Gani usai mengikuti sidang paripurna DPRD, Jumat (6/3/2015).
Data dari BP3TKI, 2 bulan lebih angka deportasi melalui pelabuhan Tunon Taka Nunukan telah mencapai hampir 350 orang. Dari angka tersebut, buruh migran yang ingin dipulangkan ke daerah asal mereka masih sangat minim. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan sosial tersendiri bagi Kota Nunukan. #dim