SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Pemprov Kaltim bergerak cepat usai menerima sinyal positif akan mendapatkan porsi dari pengelolaan Blok Mahakam. Dipimpin langsung sang Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim dan Perusahaan Daerah PT Mandiri Migas Pratama (Perusda MMP) Kaltim dimintakan untuk segera melakukan evaluasi dan peninjauan kembali klausul-klausul dan skema-skema pengelolaan dari blok yang kaya akan kandungan minyak dan gas tersebut.
Namun untuk pelibatan investor, tampaknya Kaltim akan “menentang” saran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri ESDM Sudirman Said yang meminta untuk tidak melibatkan investor dalam investasinya. Dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan, Senin (9/3), Gubernur Awang Faroek menyatakan, tidak akan bisa meninggalkan investor atau swasta dikarenakan kemampuan keuangan daerah tak mencukupi untuk ikut membiayai pengelolaan saham Blok itu.
“Kami paham dan sadar kasus newmont, tapi kami juga tak bisa meninggalkan swasta. Kalau APBD kita kuat saja, barangkali tidak ada masalah, tapi investasi dibidang permigasan ini kan sangat besar, makanya harus didampingi swasta atau investor tersebut,” kata Awang.
Kendati tak bisa menyebutkan berapa nilai investasinya, menurutnya, tinggal pelibatan investor itu diatur dengan baik. “Kita kan sudah ikat perjanjian dengan swasta sejak 2009. Swasta kita maksudkan PT Yudhistira Bumi Energi itu. Nah klausulnya, semua pembiayaan PT Yudhistira yang membiayai, kita ini hanya modal legalitas kepemilikan saham itu saja,” ujarnya.
Ditambahkan Kadistamben Kaltim Amrullah, memang nilai investasinya masih akan diperhitungkan sampai saat ini, namun untuk diketahui, biaya operasional pertahunnya saja ketika nanti Blok Mahakam itu benar-benar dikelola, biayanya mencapai Rp 25 triliun.
“Dan itu baru biaya operasional, belum yang lainnya. Semua itu sudah menjadi kesepakatannya dibebankan kepada swasta itu. Jadi bisa dilihat sendiri, APBD kita tidak akan mampu untuk membiayainya itu. Dan terus terang PT Yudhistira sudah kita kroscek, mereka perusahaan yang memang padat modal dan mampu untuk mengelola Blok Mahakam tersebut,” kata Amrullah.
Direkrut Utama Perusda MMP Hazairin turut menambahkan, pola pembiayaan atau pelibatan investor sudah merupakan keharusan dalam investasi permigasan di Indonesia saat ini. Dari datanya, tak ada investasi migas di Indonesia tanpa investor itu. “Karena keuangan daerah kita yang tak sanggup. Belum lagi berbicara proses, sementara misalnya dalam perjalanannya dibutuhkan dana segar dan cepat. Nah APBD kan harus butuh proses, pembahasan panjang lah, perdebatan lah dan lain sebagainya. Jadi Investor memang sudah kebutuhan kita,” tambah mantan Kepala Dispenda Kaltim ini. #mkd