SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Pembagian porsi atau jatah Pemprov Kaltim dan Kutai Kartanegara (Kukar) untuk pengelolaan saham Blok Mahakam antara 40 persen dan 60 persen, hingga saat ini belum juga menemui titik temu. Pasalnya Pemprov hampir dipastikan akan meninjau ulang porsi tersebut, sementara Kukar tetap akan bersikeras porsi mereka adalah 60 persen.
Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Mandiri Migas Pratama (Perusda MMP) Kaltim Hazairin Adha menilai, pembagian porsi itu sebenarnya hanya soal teknis, Pemprov dan Kukar harusnya tidak larut dalam perdebatan teknis yang akhirnya hanya membuang-buang energi. Padahal masalah sebenarnya adalah kepastian Kaltim mendapatkan saham pengelolaan tersebut.
“Lah ini kita masih ribut dengan soal pembagian porsi, saya pikir antara Pemprov dan Kukar bisa duduk satu meja lagi lah untuk membicarakannya. Persoalan utamanya sekarang ini, Kaltim ini bisa dapat saham pengelolaan Blok Mahakam itu tidak? Itu yang seharusnya kita pahami, daripada ribut-ribut soal porsi saja,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kaltim ini kembali menegaskan, pengelolaan Blok Mahakam itu jangan selalu dipandang remeh karena Kukar selalu mengungkapkan tak mau menggandeng swasta. Investasi di permigasan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, APBD Provinsi Kaltim sendiri yang tiap tahunnya mencapai 10 sampai 12 triliun masih tak sanggup membiayai keseluruhan investasi di Blok Mahakam tersebut.
“Sekarang mana daerah di Indonesia ini yang sanggup investasi di permigasan dan lantas menggunakan APBD, tidak ada, makanya itulah kami Pemprov tetap akan menggunakan investor, karena sumber pendanaan itu berasal dari mereka,” tambahnya. #mkd