SAMARINDA,BERITAKALTIM.com –Secara bersamaan anggota DPRD dari Kota Padang dan Ambon, Senin (16/03) kemarin, melakukan lawatannya ke Kota Tepian. Kedua DPRD beda provinsi ini datang ke Samarinda untuk membahas masalah kerjasama antara Pelindo dengan Pemkot Samarinda serta juga mengenai pelayanan PDAM dan pengelolaan air bawah tanah.
“Karena sejauh yang terjadi di wilayah kami saat ini rembesan air laut sudah semakin jauh menyentuh daratan, sehingga bila tidak dikendalikan dengan baik maka masalah pengelolaan air bawah tanah ini bisa menjadi ancaman tersendiri bagi daerah kami,” ungkap Ketua DPRD Ambon Jimy Maatika.
Untuk itu jelas dia, kini pihaknya tengah mempersiapkan pengaturan pungutan pajak dengan cara melihat bagaimana system pungutan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Samarinda.
Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang saat menerima secara khusus kedua rombongan tadi mengutarakan kalau sasaran pajak air bawah tanah di Kota Tepian adalah hotel, pertokoan, maupun beberapa rumah sakit swasta.
“Perijinan pengelolaan air bawah tanah ini ada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga dan Pengairan, namun sifatnya hanya berupa advis karena perijinan sepenuhnya akan dikeluarkan oleh badan perijinan,” sebut Jaang.
Sedangkan terkait masalah kerjasama Pemkot dengan Pelindo dan PDAM yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra. Jaang menjelaskan sejauh ini tidak ada kerjasama secara khusus baik dengan Pelindo maupun PDAM.
“Melainkan Pemkot hanya melakukan penyertaan modal, karena yang menjadi tujuan utama bukanlah berapa keuntungan atau PAD melainkan bagaimana pelayanan air dan kualitas kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, sehingga pemerintah juga membantu dalam pembuatan jaringan,” terang Jaang.
Demikian pula terhadap Pelindo, mengingat perusahaan ini memiliki peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan sembako bagi masyarakat maka pemerintah membantu dalam sisi sosialisasi, ketersedian lahan maupun pemeliharaan jalan.***