SAMARINDA,BERITAKALTIM.com – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur diminta segera mengambil langkah terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) kapal penyeberangan di Pelabuhan Kariangau, Balikpapan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Masykur Sarmian menanggapi adanya dugaan pungli angkutan truk BBM dan Elpiji yang bisa menyeberangmeskipun tidak sesuai jam keberangkatannya, menurutnya hal ini jelas menyalahi standar pelayanan angkutan penyeberangan.
Sementara soal adanya wacana agar mengenai pungli tersebut di-Pergub-kan, ia tak sependapat dengan hal itu. Masykur menambahkan, apalagi
saat ini Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang
angkutan penyeberangan.
“Kita tidak perlu sedikit-sedikit mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur). Harus dilihat lebih dulu masalahnya seperti apa. Lebih baik kembalikan pada pola yang sudah ditentukan, maka aturan itulah yang ditaati. Syukuri yang sudah ada,” kata Masykur, Rabu (18/30) kemarin.
Masykur menambahkan, aturan pelayanan jasa penyeberangan sudah memuat jelas bagaimana pemberlakuannya agar baik pengguna jasa dan penyedia jasa tidak dirugikan. Namun demikian, Masykur mengapresiasi keterbukaan dan transparansi soal dugaan pungli tersebut. “Masyarakat sudah semakin transparan, ini sudah sangat baik. Namun dugaan pungli di lapangan jangan dibiarkan hingga sedemikian lama. Tindakan tidak wajar tidak boleh dibiarkan,” papar Masykur.
Apalagi saat ini tarif yang telah diberlakukan sudah bagus. Artinya dengan tarif yang mengalami penyesuaian dan meningkat 13-20% harus diikuti dengan pelayanan-pelayanan yang baik pula. Masyarakat juga diimbau agar tidak segan melaporkan tindakan-tindakan tidak wajar seperti pungli.
“Tindakan tidak wajar seperti pungli harus segera ditertibkan, masyarakat sudah melaporkan tinggal menunggu tindakan nyata dilapangan agar tidak ada lagi pungutan liar,” kata politikus PKS ini. (adv/lia/oke)
Teks foto masykur sarmian