SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Permintaan Pusat agar Kaltim tidak menggandeng investor dalam mengelola saham Blok Mahakam, adalah sebenarnya bentuk akal-akalan Pusat belaka, agar Kaltim akhirnya mundur atau tak bersedia menerima pemberian pengelolaan saham dari Blok Mahakam tersebut. Penilaian itu disampaikan Rusman Ya’qub, anggota Komisi II DPRD Kaltim.
Rusman dulunya ketua Komisi II DPRD Kaltim periode lalu. Di era dia itulah perjuangan Blok Mahakam dimulai, karena itulah, jika harus dikatakan, maka Rusman termasuk salah satu yang paling vokal soal Blok yang dikenal kaya akan kandungan minyak dan Migas.
“Kan sudah jelas, dengan kondisi keuangan Pemprov Kaltim saat ini, tidak akan sanggup membiayai pengelolaan saham Blok Mahakam itu. Sementara Pusat meminta untuk tidak menggunakan swasta, itu kan sama kita disuruh mundur beraturan dari Blok Mahakam. Dan itu apa tidak namanya akal-akalan saja,” kata ketua DPW PPP Kaltim.
Sudah sangat jelas, lanjutnya, investasi di dunia permigasan selain butuh anggaran yang besar, juga dana segar. Sementara Kaltim diketahui, kondisi keuangan APBD yang masih sangat minim untuk diinvestasikan ke Blok tersebut, sangat tidak memungkinkan membiayainya.
“Setahu saya, tidak ada juga dalam aturannya tak boleh untuk menggandeng swasta. Itu permintaan agar jangan menggunakan swasta, kan hanya aturan atau permintaan yang dibuat Pusat sendiri saja melalui Menteri ESDM-nya. Sekarang kalau kita tidak pakai swasta, mau pakai apa kita membiayai pengelolaan saham itu?” ujarnya.
Lantas apa yang harus dilakukan Kaltim? Dia menyarankan. Pemprov tentu bersama DPRD serta pihak terkait lainnya harus kembali berjuang keras, guna memastikan Kaltim dapat jatah saham pengelolaan Blok itu, tanpa ada syarat maupun prasyarat yang justru hanya memberatkan Kaltim. #zay