BeritaKaltim.Co

Proyek Gedung DPRD Samarinda Berubah, Anggaran Membengkak

dprd smdSAMARINDA, BERITAKALTARA.com- Pembangunan Gedung DPRD Samarinda di Jalan Basuki Rahmat dipastikan membengkak dua kali lipat lebih, setelah perencanaan berubah di tengah jalan. Sesuai anggaran proyek untuk tiga lantai Rp58 miliar, tapi sekarang menjadi lima lantai yang diperkirakan jadi Rp125 miliar.

Di samping perubahan itu, kontraktor pelaksana PT Waskita Karya juga harus membayar ganti rugi bangunan rumah pribadi Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak di Jalan Barito dan bangunan Musala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim yang rusak strukturnya karena aktifitas pemancangan tiang pancang Gedung DPRD Samarinda.

Pembengkakan biaya terbesar nantinya adalah membangun baru Gedung Sekretariat DPRD Samarinda yang bakal dirobohkan karena struktur bangunannya, yakni pondasi hancur terdampak penanaman tiang pancang gedung baru lebih dari 300 tiang pancang dan jaraknya dari pondasi sekretariat kurang dari enam meter.

Pembangunan Gedung DPRD Samarinda dijangka dalam dua tahun, yakni 2014 dan 2015, akhir tahun ini direncanakan selesai untuk tiga lantai dengan biaya pembangunan Rp58 miliar lebih dikerjakan PT Waskita Karya. Dana yang baru dialokasikan di APBD Samarinda Tahun 2014 sebesar Rp10 miliar dan di APBD Samarinda Tahun 2015 Rp23 miliar. Kekurangan Rp25 miliar rencananya dimasukkan di APBD-Perubahan Samarinda 2015.

Penggelontoran dana Rp58 miliar tidak untuk menyelesaikan bangunan tiga lantai sebab, peruntukannya sudah berubah karena adanya penambahan bangunan dua lantai, sehingga dana yang tersedia dialihkan untuk pondasi bangunan untuk lima lantai.

“Adanya perubahan dari rencana tiga lantai menjadi lima lantai, tentu mengubah pondasi dan itu mengubah peruntukan dana,” kata PPTK Proyek Pembangunan Gedung DPRD Samarinda di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, Noviar Azwari.

Menurutnya, ia tidak menghitung tambahan dana yang diperlukan bagi menyelesaikan bangunan baru untuk lima lantai. “Tahap awal ini kita hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dana yang tersedia, Rp58 miliar. Kekurangan dana nanti akan dihitung perencana,” ujar Noviar.

Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, Ismansyah ketika ditanya tidak mau dikatakan gedung sekretariat DPRD Samarinda harus dirobohkan, tapi membenarkan akibat adanya kegiatan bangunan baru, menimbulkan kerusakan di struktur gednung sekretariat. “Jangan disebut bakal roboh atau dirobohkan,” katanya.

Namun secara tersirat ia membenarkan, pondasi gedung sekretariat yang pondasi dangkal, hanya untuk dua lantai tidak akan bisa menahan dampak yang timbul dari penanaman tiang pancang lebih dari 300 buah bagi bangunan baru.

Tapi yang jelas, dari keterangan yang diberikan Ismansyah, semua kerusakan di gedung sekretariat menjadi beban Pemkot Samarinda. Kerusakan di rumah pribadi Awang Faroek Ishak dan Musala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, secara tak langsung juga beban Pemkot Samarinda sebab, saat Waskita Karya mengajukan penawaran sudah include dengan berbagai resiko yang timbul dari proyek tersebut.

Gedung Sekretariat DPRD Samarinda dibangun tahun 1971-an saat masih bernama DPRD-GR dan hanya untuk dua lantai. Rehab terakhir dilaksanakan tiga tahun lalu dengan biaya kurang lebih Rp6 miliar. Secara teknis pondasinya akan patah dan bergerak karena adanya pergerakan tanah di bangunan baru yang memasukkan ratusan tiang pancang sampai kedalaman 60 meter.

Beberapa kontraktor yang ditanya menyebut, karena bangunan baru diubah dari tiga lantai menjadi lima lantai, serta merusak gedung sekretariat, maka diperkirakan total dana yang harus dikeluarkan Pemkot Samarinda nantinya bisa mencapai Rp125 miliar, atau masih perlu tambahan dana Rp67 miliar lagi. #to

Leave A Reply

Your email address will not be published.