SAMARINDA,BERITAKALTIM.com – Program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) masih kurang menggembirakan. Demikian juga kondisi infrastruktur pelabuhan, dermaga tambatan perahu, armada nelayan dan unit pengolahan ikan dirasa masih minim.
Hal ini diperparah dengan tidak masuknya aliran listrik dan jalan tembus ke kabupaten. Hal tersebut terungkap saat anggota DPRD Kaltim Dapil Penajam Paser Utara Syarifah Masitah Assegaf melakukan reses beberapa waktu lalu di beberapa titik yaitu Desa Paser Mayang di Kecamatan Kuaro, Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro, Desa Lori di Kecamatan Tanjung Haraan dan Desa Jenebora di Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU.
“Melihat kondisi ini diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di sana. Apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat segera ditindak lanjuti dan dicarikan solusi bersama demi kesejahteraan,” kata politikus Golkar ini.
Kelompok-kelompok nelayan seperti di Desa Paser Mayang, Kecamatan Kuaro meminta agar adanya kelanjutan dermaga tambatan perahu yang merupakan proyek pemprov 2009 silam. Hingga kini pengerjaannya terbengkalai, tidak bisa berfungsi maksimal dan dikhawatirkan jika dibiarkan, dermaga tersebut akan ambruk.
Di beberapa titik reses lainnya seperti Desa Harapan Baru, Kecamatan Kuaro, Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan dan Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, warga punya keluhan sama. Pengadaan PLTS, karena hingga saat ini desa-desa itu minim listrik PLN. Infrakstruktur pun menjadi keluhan, seperti pada jalan tembus sekitar tiga kilometer menuju Kabupaten belum terealisasi. Jalan yang ada kondisinya rusak parah. Saat musim hujan kondisinya seperti kubangan sapi dan tak bisa dilalui kendaraan. Tak pernah ada perbaikan meski sudah diberikan laporan dan pengajuan berkali-kali.
“Sarana jalan tembus itu sangat vital dan saat ini masyarakat disana mengandalkan perahu jika ingin berurusan ke kota kabupaten. Misalnya mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu terkait bansos, Ketua Kelompok Nelayan Kenanyak membeberkan sulitnya mendapatkan bantuan dari provinsi itu. Meski sudah melengkapi semua persyaratan, pada akhirnya proses pencairan selalu menemui kendala. Padahal lewat Bansos mereka bisa terbantu mendapatkan pengadaan alat tangkap nelayan dan mesin. Hampir 80 persen dari pengajuan bansos mereka, tidak bisa dicairkan lantaran tidak mendapat rekomendasi SKPD terkait yakni Dinas Perikanan dan Kelautan.
“Kami adalah kelompok yang resmi terdaftar, namun tidak juga memperoleh rekomendasi karena dinas tersebut terkesan mempersulit bansos untuk kelompok nelayan tidak seperti halnya pada kelompok tani,” kata Kenanyak.
Berbagai macam alasan dilayangkan kepada para nelayan dan perajin perahu dalam pencairan pengajuan proposal. Kenyataan pada saat ini, masyarakat tidak mendapatkan bantuan sedikit pun. Padahal seberapa rupiah pun bantuan yang diberikan itu sangat bernilai dan membantu.
“Pemerintah Provinsi harus menyikapi hal ini segera. Bansos harus merata dan adil. Tidak diperbolehkan ada ketimpangan sehingga menimbulkan rasa cemburu pada satu pihak jika ada yang tidak diberikan. Ke depan, sangat diharapkan dalam memberikan bantuan harus merata pada pihak yang memerlukan,” pungkas Anggota Komisi I ini. (adv/rid/dhi/oke)
Teks foto: 23openingggKP1 dan 23openinggKP2
BANYAK KELUHAN: Anggota DPRD Kaltim asal Dapil Paser-PPU Masitah Assegaf menyerap aspirasi warga saat reses beberapa waktu lalu.