SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Mulawarman Bersatu menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar segera sadar dan fokus bekerja lebih serius menyusul banyaknya persoalan di masyarakat pada masa awal pemerintahan duet Jokowi-JK.
Sempat berorasi kurang lebih 30 menit didepan gedung D DPRD Kaltim, sebanyak 20 orang perwakilan mahasiswa diterima oleh anggota komisi II Rusman Ya’qub, dan Sekretaris komisi IV Rita Artaty Barito untuk menyampaikan aspirasinya.
Presiden BEM Unmul Samarinda Mujahid dalam orasinya menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, turunkan harga bahan pokok dan swasembada pangan, kembalikan subsidi bahan bakar minyak, nasionalisasi aset dan tolak intervensi asing, dan realisasikan Nawa Cita.
“Di usia kepemimpinan Jokowi – Jusuf Kalla yang berumur lima bulan dan jajaran kabinetnya sudah berlaku tidak pro terhadap rakyat. Pasalnya, berbagai kebijakan yang kontroversi dan pemerintah terkesan enggan untuk menanggulangi problematika negeri masih berlanjut seakan kehabisan ide,” kata Mujahid.
Dicontohkan Mujahid, berbagai kebijakan pemerintah pusat yang membuat sengsara masyarakat di antaranya adalah harga BBM yang liberal tidak bersubsidi dan mengakibatkan harga pokok pangan juga sembako melambung tinggi, kurs rupiah yang semakin melemah dihadapan dolar, belum lagi penanganan korupsi yang kacau. ”Intervensi asing atas hukum Indonesia, juga tidak disikapi dengan tegas,” ungkap Mujahid.
Menanggapinya, Rusman Ya’qub mengatakan pada dasarnya apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan mahasiswa sangat didukungnya. Tetapi mengingat DPRD dengan segala keterbatasannya maka apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ini akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Sebagian besar permintaan mahasiswa ini adalah wewenang pusat, akan tetapi kami akan membagi jika itu menjadi wewenang daerah akan segera ditindak lanjuti, sebaliknya jika itu wewenang pusat maka akan disampaikan,” ucap Rusman.
Terkait dengan tuntutan turunkan harga bahan pokok dan swasembada beras, Rusman mengatakan stok untuk memenuhi kebutuhan beras di Kaltim cukup, sehingga walaupun terjadi kenaikan tetapi tidak signifikan. Komisi II ada kesepatakan dengan dinas perdagangan Kaltim untuk rutin melaporkan setiap bulan terkait pantauan harga sembako. Demikian juga dengan program swasembada beras yang mendorong pembangunan pertanian mengingat Kaltim belum mampu memenuhi kebutuhan beras didaerahnya sendiri.
Terkait pengembalian subsidi BBM, nasionalisasi aset, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan realisasikan Nawa Cita, merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
Kendati demikian, menyangkut nasionalisasi aset seperti blok Mahakam yang pada 2017 mendatang akan berpindah penanganan oleh pertamina yang merupakan perusahaan plat merah, selain itu pemerintah daerah diberikan sharing saham sebanyak 10 persen. ”Menyangkut nilai tukar rupiah maka daerah hanya bisa mengontrol invlasi didaerah karena berpengaruh terhadap invlasi nasional,” harap politikus PPP itu. (adv/bar/dhi/oke)
Teks foto: DEMO DAMAI: Unjukrasa Mahasiswa Unmul di DPRD menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk pro kepada rakyat.