BeritaKaltim.Co

Insentif bagi Investor Harus Terukur

11ahmad rosyidiSAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim mencatat total investasi yang masuk pada tahun 2014 mencapai Rp 37,87 triliun. Terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 12,98 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp 24,89 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibanding investasi tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 33,10 triliun yang terdiri dari PMDN Rp 18,41 triliun dan PMA Rp 14,69 triliun.
“Pertumbuhan ekonomi Kaltim selama kurun 2010 hingga 2014 secara rata-rata berada di angka 3,53 persen, angka pengangguran terbuka menurun menjadi 8,89 persen dan angka kemiskinan turun menjadi enam persen. Ini merupakan sebuah prestasi dan hal yang menggembirakan,” kata Ahmad Rosyidi ketika menyampaikan pandangan Fraksi PPP – Nasdem dalam paripurna fraksi di DPRD Kaltim, belum lama ini.
Dikatakan Ahmad, capaian tersebut di atas diperoleh sebelum dibentuk dan ditetapkannya Perda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ini. Fraksi PPP – Nasdem pun melayangkan berbagai macam pertanyaan kepada Pemerintah Provinsi setelah raperda ini dibentuk dan ditetapkan agar semua dapat berjalan dengan baik dalam pengembangan ke depan.
“Semua harus terukur dan terarah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi harus menargetkan berapa total masuknya investasi ke Kalimantan Timur. Berapa persen penurunan angka pengangguran terbuka juga angka kemiskinan, dan yang terakhir, berapa lama target tersebut dicapai terhitung setelah ditetapkannya raperda ini,” urai politikus PPP.
Salah satu tujuan dibuatnya raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ini adalah untuk mendorong minat investasi masyarakat dan dunia usaha, baik lokal maupun luar. Fraksi PPP – Nasdem berpandangan bahwa selain pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, hal ini harus ditopang dengan perbaikan iklim usaha yang kondusif, perbaikan infrakstruktur, promosi potensi dan citra daerah yang baik, serta kepastian hukum dan tersedianya tenaga kerja yang berdaya saing, sehingga menarik investor lebih bersifat komprehensif.
“Tentu, dalam pandangan umum fraksi, Fraksi PPP – Nasdem meminta tanggapan juga penjelasan kepada Pemerintah Provinsi terkait hal tersebut untuk dijabarkan terhadap konteks juga dukungannya, agar Kalimantan Timur dapat merinci juga menetapkan bagaimana daya dukungan terhadap faktor-faktor tersebut,” katanya. (adv/rid)
Teks foto: 24AHMAD ROSYIDI

Leave A Reply

Your email address will not be published.