BONTANG, BERITAKALTIM.com – Ini bisa jadi kabar baik bagi masyarakat di pesisir Kota Taman. Pertemuan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) se-Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, mewajibkan Pemkab dan Pemkot di Tanah Air mengalokasikan 2 persen APBD. Fokusnya untuk pembangunan sanitasi di daerah masing-masing.
Menurut Walikota Bontang Adi Darma, Advocacy Horizontal Learning (AHL) tahun ini memang diperuntukkan mengatasi persoalan sanitasi. Di Bontang, masalah itu memang belum clear 100 persen. Terutama di pesisir.
Meski begitu, Bendahara Umum Akkopsi se-Indonesia ini menyebut, target ini menjadi bagian pencapaian universal 100 persen sanitasi terlayani pada 2020. Ya, AHL tahun ini juga sekaligus untuk mensosialisasikan Pepres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi bersama Kementerian Kesehatan RI dan Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas.
“Masalah penataan sanitasi ini mendapatkan perhatian yang lebih besar, bahkan dari pemerintah pusat. Makanya penganggaran APBD pusat dan daerah harus bersinergi. Khusus di Bontang, penataan sanitasi akan lebih diprioritaskan untuk wilayah pesisir. Misalnya ketersediaan air minum dan air bersih,” kata walikota di Gedung Sate, Selasa (25/3) kemarin.
Di pertemuan itu, walikota didampingi Kepala DKP-PMK Bontang Sofiyansyah dan Kepala Bappeda Bontang Zulkifli. Untuk diketahui, pertemuan Akkopsi se-Indonesia ini menghadirkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. #fs
Teks foto: Walikota Bontang Adi Darma (kiri) bersama Walikota Balikpapan Rizal Effendi di sela pertemuan advokasi Akkopsi di Bandung.