SAMARINDA,BERITAKALTIM.com Infrastruktur berupa jalan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Pasalnya, melalui sarana penyediaan jalan selalu pakai oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Jika kondisinya memprihatinkan maka akan sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian mengingat masalah jalan merupakan salah satu indikator bagi investor dalam menanamkan modal.
Seperti yang terjadi di jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Barat, yang sudah bertahun-tahun tanpa ada perhatian dari pemerintah sehingga menyebabkan masyarakat terus menderita.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kaltim Ahmad. Ia menuturkan persoalan tersebut ditemukannya ketika melaksanakan kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses beberapa waktu lalu.
“Ketika melakukan perjalanan dari Kukar menuju Kubar sepanjang perjalanan tidak pernah merasa nyaman karena kondisi badan jalan ada yang berlubang hingga longsor, ini ketika terus dibiarkan maka akan banyak dampaknya termasuk menjadi penyebab utama kecelakaan,”kata Ahmad.
Menurut keterangan warga bahwa tidak sedikit kasus kecelakaan terjadi baik tunggal maupun tabrakan antar dua kendaraan bahkan lebih. mayoritas kejadian di kawasan jalan berlubang dan rusak.
“Warga berharap fasilitas sarana dan prasarana jalan yang masuk harus dilakukan peningkatan dan perbaikan karena jalan yang ada banyak berlubang dan banyak yang rusak, khususnya jalan raya provinsi antar Kukar dan Kubar,”ucap Ahmad.
Politikus asal Golkar itu menambahkan akibat dari kerusakan jalan tersebut membuat harga sembako dan berbagai jenis barang lainnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Kaltim.”Alasan mereka adalah ongkos antar barang yang cukup tinggi, karena jalan rusak menjadi waktu dan bensin butuh lebih banyak dibanding jalan normal,”beber Ahmad.
Menurut Ahmad, ketika reses sebelumnya pihanya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi realisasinya masih jauh dari harapan dan persoalan ini masih menjadi keluhan masyarakat.
”Untuk itu disamping akan menyampaikannya kepemerintah melalui rapat paripurna dan juga akan dibawa ke rapat komisi pembidangan,” jelas Ahmad. (adv/bar/oke)
Teks foto: AHMAD CARI SOLUSI: Anggota DPRD Ahmad saat reses di Dapil Kukar-Kubar, baru-baru ini.