TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com- Pernahkah membayangkan seorang pejabat tinggi sekelas Sekprov Kaltim turun ke daerah baru yang belum ada kantor maupun pegawainya? Itulah yang dialami oleh Irianto Lambrie ketika diberi tugas sebagai Pj Gubernur Kalimantan Utara.
Bulan April tahun 2013, tugas negara itu ia terima dengan hati yang tulus. Berbekal pengalamannya sebagai birokrat selama lebih 30 tahun, pernah di Bappeda, pernah jadi Ketua KNPI Kaltim, pernah ikut program studi pertukaran pelajar ke Jepang, putra kelahiran Rantau, Tapin Kalimantan Selatan tertantang dengan tugas baru itu.
“Memang awalnya, ketika nama saya diusulkan Pak Gubernur (Awang Faroek Ishak, red) ke DPRD untuk ditugaskan sebagai Pj Gubernur Kaltara, saya berpikir panjang dan merundingkan dengan keluarga,” cerita Irianto Lambrie kepada wartawan pada awal-awal penugasan itu.
Tapi sebagai seorang birokrat profesional, tugas itu justru menjadi tantangan. Ia memulai dengan sendirian. Tanpa kantor, tanpa pegawai. “Ya cukup berat. Tapi berkat dukungan masyarakat di Kalimantan Utara, semua berjalan lancar,” ucapnya.
Setelah pelantikan 22 April 2013 Irianto mengawali dengan bekerja sendiri selama beberapa bulan. Lalu mendapatkan bantuan dari Pemkab Bulungan dengan diperbantukannya 97 pegawai untuk membantunya bekerja di kantor gubernur, yang juga merupakan dorongan Bupati Bulungan Budiman Arifin.
Akhirnya turun SK Kemenpan Reformasi Birokrasi untuk melantik ratusan pegawai dari berbagai daerah, diantaranya dari KTT 35 orang, Nunukan 30, Malinau 20, Tarakan ada 17 orang dan Bulungan 105 orang yang mengajukan pindah ke Pemprov Kaltara akhir tahun 2013. Ibarak menginjak pedal gas, Irianto langsung memacu dengan membentuk SKPD dan OPD dalam waktu 3 bulan kepemimpinannya.
Tak terasa dua tahun berlalu, Irianto Lambrie sudah menjalankan tiga hal yang menjadi tugas utama ketika melaksanakan pemerintahan di Kaltara. Tiga tugas tersebut, yakni menyiapkan kelembagaan perangkat daerah dan pengisian personil pejabat, membantu tim provinsi induk, melaksanakan penyerahan personel, perlengkapan dan dokumen anggaran dan menyiapkan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 serta membentuk KPUD Kaltara.
Dari sisi anggaran, Kaltara sebelumnya diprediksi akan mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan karena tidak lagi mendapat Dana Bagi Hasil (KDBH)
dari Kaltim. Namun prediksi itu salah. Irianto selaku Pj Gubernur Kaltara telah membuktikan, Kaltara tidak hanya terbebas dari defisit anggaran, justru
Kaltara mendapatkan anggaran yang lebih pada tahun pertama berpisah dengan Kaltim.
Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Irianto Kaltara juga berhasil mengundang beberapa investor datang ke Kaltara, diantaranya investor dari China, Polandia
dan lainnya untuk menanamkan modalnya di Kaltara. Selain itu, dia juga berhasil melakukan kerjasama, baik di bidang pendidikan maupun lainnya dengan beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia, Mulai dari UGM, UI, UNM, ITB, IPB, IPDN hingga Universitas Lokal di Kaltara.
Kecuali itu ada juga kesuksesan mengusulkan 10 program prioritas dan disetujui oleh pemerintah pusat. Diantaranya, pembangunan infrastruktur dalam kota,
antar kabupaten/kota dan infrastruktur di perbatasan, kemudian pembangunan KIPI di Tanah Kuning, Jembatan Bulan dan PLTA. #adver/humas
Teks foto: Irianto Lambrie menembus medan yang berat untuk mencapai tapal batas Indonesia – Malaysia di Simenggaris Nunukan.