TANJUNG SELOR, BERITAKALTARA.com- Secara geografis lima kabupaten dan kota yang tergabung dalam administratif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada di batas negara, selain Malaysia dan Brunei Darussalam juga berbatasan laut dengan Filipina. Dari posisi itu, pemerintah tak punya alasan untuk membiarkan pembangunan daerahnya tertinggal. Apalagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla telah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari kawasan pinggir.
Komitmen pemerintah pusat itu yng mendorong Irianto Lambrie selaku Penjabat Gubernur Kaltara semakin bersemangat untuk bergerak cepat. Sektor per sektor dianalisa dengan cerdas, diantaranya yang dianggap penting adalah sarana terkait perhubungan.
Kerja keras Irianto Lambrie membuahkan hasil. Kemenhub merespon sejumlah usulan dari Pemprov Kaltara. Bahkan terjadi pertambahan alokasi anggaran investasi Kemenhub di Kaltara dalam APBN Perubahan 2015, di mana sebelumnya dalam APBN 2015 murni sebesar Rp 270,967 miliar menjadi Rp 414,5 miliar. Dengan demikian alokasi anggaran di sektor perhubungan di Kaltara bertambah Rp 143,537 miliar.
“Atas nama masyarakat Kaltara, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) dalam hal kebijakan politik anggaran di Kaltara,” ucap Irianto Lambrie, beberapa waktu lalu ketika Menteri Perhubungan Ignatius Jonan datang ke
Tarakan untuk meresmikan Gapura Bandar Udara Kelas I Utama Juwata Tarakan dan Gedung Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata Tarakan.
“Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Ignasius Jonan yang bersedia datang ke Tarakan,” ujar
Irianto Lambrie.
Dalam pertemuan dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Irianto tak sungkan menyampaikan berbagai permasalahan terkait pembangunan di bidang transportasi di kabupaten dan kota di Kaltara. Misal proyek yang fisiknya telah ada tetapi hingga saat ini belum dioperasionalkan. Diantaranya Pelabuhan penyeberangan Sebatik yang dibangun menggunakan anggaran tahun 2007 lalu sebesar Rp 48 milyar, tetapi belum dioperasikan.
Kemudian pelabuhan penyeberangan Ancam di Bulungan yang dilaksanakan 2007 dengan nilai Rp 26 milyar belum selesai, karena masih bermasalah dengan lahan dan jalan menuju pelabuhan digunakan perusahaan. Berikutnya Pelabuhan Penyeberangan Simanggaris tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 54 milyar, telah selesai tetapi belum dioperasionalkan karena bermasalah lahan di sisi daratnya dengan masyarakat setempat.
“Begitu pula Pelabuhan Kayan 6 di Bulungan yang dibangun 2008 lalu dengan nilai anggaran Rp 27 milyar meski telah selesai, tetapi belum dioperasionalkan dan
belum diresmikan. Saya menyampaikan harapan besar berupa dukungan Menhub agar secepatnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat”. #