SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Dampak dari semakin menurunnya harga batu bara selama setahun terakhir membuat banyak perusahaan harus memangkas pengeluaran. Sudah ribuan orang dirumahkan untuk mempertahankan kelanjutan nasib perusahaan, bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus gulung tikar.
Menurut data, di Kutai Barat hingga Februari lalu tercatat 18 perusahaan yang mengajukan PHK terhadap 827 pekerjanya. Kondisi ini diperkirakan terus bertambah jika harga batu bara dunia masih belum sampai pada angka stabil.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan dengan semakin banyaknya jumlah pengangguran maka dipastikan akan menambah angka kemiskinan, dan dikhawatirkan akan menjadi pemicu maraknya tidak kejahatan.
“Seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan pertambangan berasal dari berbagai daerah, sehingga ketika mereka kembali ke daerahnya masing-masing tanpa ada penghasilan yang jelas maka akan memperburuk kondisi perekonomian keluarganya,” kata Ali.
Oleh sebab itu pemerintah provinsi bekerjasama pemerintah seluruh kabupaten/kota harus membuat program terukur baik jangka panjang maupun jangka pendek guna mengatasi persoalan tersebut.
Menurut Ali, pemerintah harus lebih banyak membuka lapangan pekerjaan baik yang merata di semua sektor, terutama sektor yang terus berkelanjutan sehingga dapat menopang masa depan khususnya bagi mereka yang terkena PHK.
“Melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota maka akan sangat mudah dilakukan, karena bisa menyesuaikan dengan setiap program unggulan dari masing-masing daerah. Misalnya, Kukar dengan program unggulan pertanian dalam arti luas maka bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, dan begitu pula didaerah lainnya,”tutur Ali.
Selain itu pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki perusahaan daerah yang cukup banyak dan memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah, sehingga dapat membuat program kerjasama dengan melibatkan masyarakat luas.
Politikus asal PKS itu menyebutkan pemerintah bisa menekan setiap perusahaan yang ada di Kaltim untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sehingga tercipta iklim ketenaga kerjaan dan perekonomian didaerah yang berimbang.
“Sudah rahasia umum bahwa kebanyakan dari perusahaan lebih memilih tenaga kerja profesional dari luar daerah bahkan asing. Padahal, tenaga kerja lokal tidak kalah bahkan dinilai mampu bersaing namun, kendalanya kurang mendapat perhatian,” ungkap Ali. (adv/bar/oke)
Teks foto: ali hamdi