TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan salah satu program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Beberapa penjajakan untuk mendukung keseriusan Pemprov Kaltara telah dilakukan seperti dilakukannya ekspose di sejumlah kementerian terkait. Sementara respon positif dari pemerintah pusat diantaranya tim Kementerian Perhubungan yang telah meninjau langsung ke lapangan beberapa waktu lalu. Terakhir tim Kementerian Koordinator Ekonomi bersama salah satu partner pemerintah asal Korea, Yung Tai King juga mengunjungi lokasi pembangunan KIPI yang diintegrasikan dengan pembangunan KEK di Tanah Kuning.
“Kunjungan tim dari kementerian merupakan tindaklanjut dari pemaparan yang kita lakukan di Jakarta beberapa waktu lalu. Semuanya berawal dari kunjungan Pak Presiden Joko widodo, bahwa kita memang punya satu andalan yaitu KIPI Tanah Kuning. Jadi dari Kemenko Ekonomi datang bersama partner pemerintah dari Korea untuk mengarahkan realisasi KEK. KEK ini akan terpadu dengan KIPI,”ujarnya.
Keberadaan KEK di Kaltara, lanjut Irianto akan memberi dampak positif tidak saja pada perekonomian daerah namun juga pada perekonomain nasional. KEK sebutnya, juga sangat erat dengan kepentingan nasional di mana Bea Cukai, Imigrasi, dan pelayanan tourism juga akan berdiri di daerah ini.
“Jadi kalau sudah jadi KEK, investor tentu akan berdatangan. Jadi yang dilakukan Pemprov saat ini mencoba menyiapkan lahan, dan para investor yang datang untuk berinvestasi di bidang apa saja,” sebutnya.
Terintegrasinya KEK dengan KIPI, lanjut Irianto akan melancarkan segala aktifitas ekonomi di wilayah ini. Keberadaan pelabuhan internasional di kawasan KIPI akan sangat membantu pemasaran bukan saja komoditas-komoditas dari KEK, namun juga suplay barang dari daerah lain di Kaltara yang akan dipasarkan ke negara-negara tujuan ekspor.
“Jadi KEK terpadu dengan KIPI. Artinya, kawasan khusus ini tidak lepas dari industri. Makanya tepat kalau kita melakukan ini dengan tim yang ada datang. Jadi tim nanti ini membantu kita dalam penyelesaian KEK itu dan berkoorddinasi dengan dinas dan kementerian terkait lain,” tambahnya.
Berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan dan Tata Ruang Provinsi Kaltara, menurut Irianto, dalam tahun ini masterplan KEK akan segera dikerjakan, bersamaan dengan pengerjaan feasibility studi (FS). Untuk ketersediaan lahan sambungnya, Pemprov terus berusaha menggenapi luasan lahan hingga 10.000 hektar sesuai permintaan Presiden Jokowi yang menginginkan KEK lebih dari 5.000 hektar.
“Saat ini sudah ada 3.000 hektar dari Kabupaten Bulungan. Tentu semua pihak sangat berterima kasih. Dan ini kami usahakan untuk menambah terus. Selain itu juga tentu menyangkut RTRW kawasan ini,” tandasnya. #hmsprov