Raperda RTRW Solusi Masalah Tapal Batas

oleh -75 Dilihat

SAMARINDA,BERITAKALTIM.com -Juru bicara fraksi PKB DPRD Kaltim Sandra Puspa Dewi mengatakan, rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur 2014-2034 nantinya dapat memprioritaskan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembangunan perbatasan antara provinsi dan tapal batas kabupaten/kota sehingga ada kepastian bagi masyarakat secara politis dan dunia usaha.
“Tapal batas antara kabupaten/kota di seluruh Provinsi Kalimantan Timur harus segera diperjelas dengan adanya pemekaran yang terjadi dibeberapa kabupaten/kota sehingga tidak berimplikasi terhadap masyarakat secara politis dan kepastian dalam dunia usaha,” kata Sandra saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PKB pada rapat paripurna ke-5 DPRD Kaltim tentang Pemandangan Umum Fraksi-fFraksi terharap dua Raperda, yakni RTRW Kaltim 2014-2034 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kaltim, Selasa (3/3).
Di samping itu pihaknya berharap agar Pemprov Kaltim dapat konsisten dalam pelaksanaanya sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Mengingat berbagai penentuan kebijakan pasti berkaitan dengan tata ruang dan wilayah.
Sandra menambahkan bahwa Fraksi PKB sangat berharap agar pemerintah dapat segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi berbagai kesalahpahaman bila terjadi suatu permasalahan.
Melalui sosialisasi kepada masyarakat luas terutama didaerah pedalaman dan pedesaan yang terbukti terjadi banyak kasus serupa. Di samping itu akan banyak informasi yang didapat sehingga memperkaya pembuatan draft raperda.
“Sudah banyak terjadi masalah ditengah-tengah masyarakat diakibatkan ketidakjelasan rancangan tata tuang wilayah. Dengan adanya raperda RTRW ini nantinya bisa menjadi jawaban pasti sehingga diharapkan tidak akan terjadi persoalan yang disebabkan masalah yang sama,” kata Sandra.
Dicontohkannya, permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan dikarenakan lahan adat yang kemudian dikuasi oleh perusahaan disebabkan mendapat perizinan dari pemerintah. Ini disebabkan ketidakadaan tata ruang yang jelas. (adv/bar/oke)

Tek Foto: Sandra Puspa Dewi

No More Posts Available.

No more pages to load.