SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Presentasi Otsus bagi Kaltim oleh Lembaga Survey Indobarometer kepada DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kaltim mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kaltim.
Dalam pemaparan survei tersebut tak sampai separuh masyarakat Kaltim yang tahu tentang pentingnya Otsus. Hanya sebesar 40 persen. Menurut data angka Gross Domestic Product (GDP) Kaltim yakni sebesar 47 juta/tahun, ini sama dengan rata-rata angka GDP nasional. Namun, dalam hal ini Kaltim termasuk merugi, karena harusnya dengan sumber daya alam yang melimpah, sumbangsih pendapatan yang besar, kerusakan alam yang dihasilkan sektor tambang dan lain sebagainya, harusnya membuat GDP Kaltim jauh lebih besar daripada angka nasional yang disebutkan.
“Dengan data ini mengimplikasikan jika Kaltim memang layak mendapat Otsus, karena sumbangsih yang besar, maka dana bagi hasil yang diberikan harus besar pula,” kata Muhammad Qodari, Eksekutif Direktur dari Indobarometer.
Di sela-sela pertemuan Andi Burhanuddin Solong (ABS), Anggota Komisi I DPRD Kaltim mengatakan dirinya justru menyayangkan ketidakhadiran perwakilan rakyat dari pusat (DPD/DPR-RI) dalam tiap pemaparan program otsus dari beberapa instansi atau lembaga lain. Harusnya mereka memperhatikan daerah dengan cara turut hadir dalam pemaparan di DPRD lalu kemudian menyampaikan hasil pemaparan tersebut ke pemerintah pusat langsung.
“Harusnya mereka (Perwakilan rakyat tingkat pusat) ini turut serta dalam pemaparan seperti ini. Karena mereka yang langsung berhubungan dengan struktur pemerintahan pusat,” kata ABS.
Kalau seperti ini terus, lanjut ABS, pemerintah tampaknya terkesan setengah hati dalam mendukung upaya pemberlakuan otsus di Kaltim. Bagaimana tidak, selain anggota DPD/DPR-RI, tak terlihat juga kepala daerah kabupaten/kota, padahal peran mereka teramat penting dalam upaya mensosialisasikan otsus di wilayah mereka masing-masing.
“Kepala daerah seperti walikota dan bupati seluruh wilayah Kaltim harusnya ikut hadir dalam pertemuan sepenting ini. Dalam upaya mensukseskan otsus, maka wajib hukumnya jika seluruh kepala daerah mengetahui hasil dari kelanjutan program tersebut, yang mana harus mereka usung untuk di sosialisasikan di daerah masing-masing,” kata legislator Partai Golkar ini. (adv/tos/dhi)
Teks foto: ANDI BURHANUDDIN SOLONG