SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Belum jelasnya Kaltim mendapatkan jatah pengelolaan saham Blok Mahakam, membuat geram Komisi II DPRD Kaltim. Menurut ketuanya Edy Kurniawan, padahal pihaknya sudah membuat sendiri skema dan klausul pengelolaan blok yang dikenal kaya akan kandungan minyak dan gas tersebut, namun sepertinya Pusat tak memberikan kepastian apapun untuk mendapatkan hak tersebut.
“Ditambah lagi, kami Komisi II yang membidangi permigasan itu, sepertinya tidak pernah dilibatkan atau diikutkan oleh Gubernur maupun Perusdanya (Mandiri
Migas Pratama, red) untuk melobi Pusat. Makamya dalam waktu dekat ini, kami Komisi II sendiri yang akan temui Pusat, dalam hal ini pihak Pertamina yang telah
ditetapkan sebagai pengelola 100 persen Blok Mahakam itu,” kata Edy.
Menurutnya, Pemprov mestinya sudah mengetahui dalam merebut hak pengelolaan saham Blok Mahakam, harus berjuang ekstra, sebab tidak ada dalam aturannya Blok Mahakam itu otomatis didapatkan daerah penghasil, hanya bersifat Working Interest (WI) saja.
“Yang saya ketahui, sepertinya Pemprov PD (percaya diri, red) akan mendapatkan hak pengelolaan saham, jadi perjuangannya tak begitu ekstra. Masih ingat saya,
waktu Pak Gubernur ngomong, Pertamina dan Menteri ESDM sudah berikan jaminan Kaltim akan dapat. Itu kan waktu Pertamina dijabat direksi lama, kemudian
Menteri ESDM-nya bukan yang sekarang,” ujarnya.
Diharapaknnya, bertemu dengan Pertamina nanti, Pertamina bisa memberikan garansi Kaltim akan memperoleh haknya tersebut.
“Inti perjuangan kita ini kan, kita harus dapat dulu, harus resmi dulu kita dapatkan dari Pusat. Setelah itu baru kita berbicar teknis pengelolaannya seperti
apa. Lah ini yang kami lihat, kita ribut di internal soal bagi sana dan bagi sini, lah barangnya saja belum ada, yang mau dibagi itu apa?” tandasnya. #zay