SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Masih minimnya perhatian pemerintah khususnya Pusat dalam memperhatikan pembangunan perbatasan membuat Penjabat (Pj) Bupati Mahakam Hulu (Mahulu) M Ruslan merasa geram. Dalam kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2015 lalu, Ruslan langsung menantang Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago yang hadir di forum Musrenbang tersebut untuk datang langsung melihat kondisi perbatasan di Mahulu.
“Saya pikir pak Menteri bisa langsung datang ke daerah kami. Jujur saja pak, setelah Nunukan dan Malinau berpisah menjadi Provinsi Kaltara, maka tersisa Mahulu adalah perbatasan Kaltim. Nah kondisi Mahulu, untuk pak Menteri ketahui, masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kalau Pak Menteri tidak percaya, ya silakan datang saja ke Mahulu pak,” kata Ruslan.
Dijelaskannya, Mahulu hingga saat ini masih menggantungkan harapan kepada Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sebagai kabupaten induk. Selama ini subsidi yang diberikan dua pemerintahan itu sangat membantu membangun Mahulu sebagai kabupaten “bungsu” di Kaltim saat ini. Namun demikian, persoalan perbatasan harusnya menjadi tanggungjawab Pusat, harusnya Pusat memberikan perhatiannya, sehingga perbatasan di Mahulu dan terutama daerah terpencil dan pedalamannya bisa cepat membangun dengan baik.
“Dalam setiap forum dan acara apapun yang itu ada pemerintah Pusatnya, saya sebagai Pj Bupati Mahulu tak pernah lepas untuk memberikan pertanyaan dan meminta kepada orang Pusat yang hadir untuk memperhatikan Mahulu. Sebab Pusat adalah yang bertanggungjawab terhadap perbatasan itu. Alhamdulillah sampai sekarang, Menterinya belum ada yang datang,” singgung Ruslan.
Menanggapi permintaan Pj Bupati Mahulu itu, Andrinov menjawabnya akan mengusahakan untuk datang langsung. “Nanti coba kami pertimbangkan dan jadwalkan untuk kita datang langsung ke Mahulu. Memang diakui, soal perbatasan adalah tanggungjawab langsung pemerintah Pusat,” jawab Andrinov. #zay