SAMARINDA,BERITAKALTIM.com – Gubernur Provinsi Kaltim dan sejumlah pimpinan daerah telah menandatangani nota kesepahaman tentang rehabilitasi 100 ribu orang penyalahgunaan narkoba. Program ini dimaksudkan agar mampu menekan jumlah korban obat terlarang tersebut.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufiqnurrahman mengatakan pada dasarnya rencana pemerintah ini sebenarnya sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dewan, setelah mendapat masukan dari masyarakat luas termasuk BNN Kaltim.
“Kita menempatkan para pengguna narkoba sebagai korban. Oleh sebab itu mereka perlu disadarkan dan perlu mendapat perhatian sehingga mereka mampu keluar dari hal yang menyesatkan itu. Sebab para pemakai dengan pengedar dua sisi yang berbeda. Merunut pada peraturan perundang-undangan pemakai masuk rehabilitasi sedangkan mengedar perlu mendapat hukuman,” kata Zain.
Program rehabilitasi 100 ribu pengguna narkoba sendiri dasarkan kepada data yang menunjukkan bahwa Kalimantan Timur merupakan peringkat keempat nasional sebagai daerah dengan peredaran barang haram tersebut. Menurutnya, semua ini dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah masih minimnya tempat rehabilitasi di masing-masing daerah.
Oleh sebab itu maka seluruh pemerintah daerah pada dasarnya wajib untuk membangun pusat rehabilitasi, sebagaimana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kutai Kertanegara yang menjadikan RS Sultan Parikesit sebagai pusat rehabilitasi penanggulangan narkoba, sebagai wujud dukungan dalam memerangi narkoba.
“Jangan sampai generasi penerus bangsa ini tenggelam dan larut dalam kesenangan yang semu dan melupakan kewajibannya sebagai anak bangsa. Untuk itu setiap orang tua dan lingkungan baik di sekolah maupun tempat bermain haruslah sehat dari hal-hal yang negatif,” kata Zain.
Politikus asal PAN itu menimpali bahwa dewan khususnya komisi IV akan mendukung penuh setiap program yang berdampak besar bagi kepentingan masyarakat luas, termasuk pembangunan rehabilitasi yang keberadaanya sangat dibutuhkan.
“Terkait dengan anggaran dewan akan membantu, dan semua yakin pemerintah provinsi juga akan menjadikannya salah satu prioritas untuk dapat dipenuhi. Jadi pemerintah daerah tidak perlu khawatir karena bisa sharing dana antara daerah dengan provinsi,”ucap Zain mengakhiri. (adv/bar/oke)
Teks foto: zain taufik nurrohman