SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – “Menurut saya pemberian tunjangan uang muka pembelian mobil dinas untuk sejumlah pejabat tinggi waktunya tidak tepat dan bisa melukai masyarakat,” kata Mahyudin, Wakil Ketua MPR RI saat dihubungi beritakaltim.com.
Penilaian Mahyudin, politisi asal Sangatta, Kalimantan Timur ini lantaran kebijakan tersebut digulirkan di tengah kegelisahan masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan yang membuat Mahyudin kurang setuju adalah angka yang diberikan pun meningkat hampir dua kali lipat dibanding sebelumnya.
“Tunjangan untuk pejabat boleh saja asal tidak berlebihan, apalagi diberikan di tengah keresahan masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pasti sangat melukai hati masyarakat,” kata mahyudin.
Menurut Mahyudin, seharusnya sebelum kebijakan digulirkan, presiden harus mempertimbangkan konteks kekinian ekonomi masyarakat. Jika, kondisinya belum memungkinkan sebaiknya pemberian tunjangan tersebut dipertimbangkan dan bila perlu ditunda hingga kondisinya benar-benar stabil.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi melalui Perpres 39 tahun 2015, berniat memberikan uang muka pembelian mobil dinas untuk pejabat dan lembaga negara dengan nominal masing-masing Rp 210,89 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding pemberian sebelumnya sebesar Rp 106 juta. Kebijakan tersebut pun akhirnya memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Umumnya masyarakat meminta agar kebijakan tersebut dibatalkan. #Ahz
