BeritaKaltim.Co

Komisi II Segera Pertegas Status Badan Hukum BPD Kaltim

Edy Kurniawan webSAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Setelah sekian lama tak ada kejelasan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim atau kini dikenal dengan nama Bankaltim segera akan dipertegas status badan hukumnya dari kini Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi nantinya Persereoan Terbatas (PT). Komisi II DPRD Kaltim sudah mengagendakan untuk memprosesnya. Ditargetkan pertengahan tahun ini, BPD itu akan menjadi PT.

Ketua Komisi II Edy Kurniawan mengatakan, harus diakui, dari 33 provinsi se-Indonesia, hanya tinggal Kaltim yang sampai saat ini belum berubah status BPD-nya menjadi PT. Padahal perubahan status tersebut akan sangat membantu pengembangan BPD ke depan. Selain bisa “go publik” yang mana sahamnya tidak hanya akan dimiliki pemerintah saja tapi juga bisa masyarakat umum, juga ada target pemasukan lain yang bisa menjadikan BPD lebih survive.

“Target pemasukan lain itu diantarnya yang paling besar adalah membiayai haji. Nah pembiayaan haji tidak akan bisa ketika BPD masih berstatus BUMD atau Perusda, harus PT atau berdiri sendiri. Bayangkan saja, ratusan miliar biaya haji bisa disimpan di BPD dan akan sangat membantu dalam pengembangan BPD ke depannya,” ujarnya.

Komisi II pun, ditambahkannya, sudah pula membuatkan skema untuk menambah penyertaan modal BPD. Kini penyertaan modal dari APBD untuk BPD itu sebesar Rp 3 triliun. Dari targetnya, masih bisa ditambah hingga Rp 7 triliun lagi.”Mengapa mau kita tambah, ya supaya bisa lebih survive lagi. Apalagi kalau nanti jadi PT, perlu modal besar kan,” tambahnya.

Untuk diketahui, proses perubahan status BPD sebenarnya sudah dibahas oleh DPRD Kaltim periode lalu. Pansus sudah dibentuk, dan bahkan sampai tiga kali diperpanjang, namun tak kunjung bisa selesai. Baik DPRD maupun Pemprov saling lempar kesalahan. Mereka berdua masing-masing menganggap tidak berkeinginan BPD itu menjadi PT. Sampai akhirnya DPRD periode lalu itu berganti orang. #zay

Leave A Reply

Your email address will not be published.