TARAKAN, BERITAKALTYARA.com- Keberadaan lembaga adat yang secara hukum diakui Negara, jumlahnya cukup banyak termasuk di Kalimantan Utara. Lembaga-lembaga itu adalah potensi yang memberi warna dan berkontribusi dalam percepatan pembangunan provinsi Kalimantan Utara menjelang usia 2 tahun pada 22 April 2015.
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, sinergitas pemerintah dengan lembaga adat sangat membantu. Dalam mengembangkan tata nilai adat istiadat termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan adat.
“Sebagai warga Indonesia kita harus bangga karena ditakdirkan hidup di negara yang unik dengan sumber daya alam yang bervariasi dan potensinya melimpah. Selain itu keanekaragaman budaya, suku, dan agama semakin memperindah Indonesia. Dan kita harus berterimakasih kepada pendiri bangsa ini yang mempersatukannya lewat ideologi Pancasila dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika,”ujarnya
Keanekaragaman, lanjut Irianto jangan dijadikan pertentangan justru merupakan sebuah kekuatan untuk semakin membangun persatuan. Agar bersama-sama melakukan percepatan pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.
Ia mengatakan keberadaan organisasi lembaga adat diharapkan berfungsi bersama pemerintah melakukan perencanaan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu sebagai alat kontrol keamanan dan ketertiban masyarakat secara preventif dan represif salah satunya menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan sebagai penengah dalam mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.
“Fungsi yang lain ikut membantu kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan,”ujarnya. #hmsprov/adver