SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Forum masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Akar Rumput (Jangkar) Kaltim kembali menyambangi Sekretariat DPRD Kaltim dalam upaya mengaspirasikan pelbagai permasalahan yang ada di Kaltim.
Diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas Eka Wahyuni dan Kepala Substansi Bagian (Kasubbag) Perpustakaan dan Dokumentasi Andi Razak, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Jangkar menuntut kinerja anggota DPRD terutama Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim untuk mengusut kembali persoalan pembangunan RSUD dan Sekretariat DPRD Tarakan tahun 2009 silam. Pembangunan gedung tersebut disinyalir merugikan negara senilai Rp 2,2 miliar lebih. Selain itu, khusus kepada Komisi I, Jangkar mengajukan aspirasi mereka terkait realisasi janji mengusut kembali kasus kerugian negara dalam pengambilalihan lahan eks. Pinang Babaris oleh salah satu pengusaha swasta di Kaltim.
“Hal ini diketahui berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Sayangnya, kasus ini hening hingga sekarang, tanpa penyelesaian dan sanksi atau teguran tegas bagi pelaku penyelewengan dana,” kata Joni, koordinator 15 orang aktivis Jangkar.
Menanggapi hal ini, Andi Razak didampingi Eka Wahyuni mengatakan tuntutan Jangkar untuk menemui anggota komisi tidak bisa direalisasikan. Karena hampir kesemuaan anggota dewan yang tergabung dalam alat kelengkapan dewan sedang melakukan kunjungan kerja dan monitoring beberapa pembangunan di luar daerah. Maka dari itu, masukan kepada sekretariat dewan hari ini, akan dijadikan agenda bagi anggota komisi terkait untuk segera menindaklanjuti laporan ini.
“Sekretariat dewan akan segera mengoordinasikan laporan ini kepada staf komisi terkait untuk dijadwalkan dalam rapat internal komisi masing-masing. Pastinya, perwakilan Jangkar ini akan kami undang kembali untuk melakukan mediasi dengan anggota komisi, agar tuntutan mereka terhadap beberapa persoalan tersebut diatas dapat segera mendapat jawaban,” kata Andi Razak. (adv/tos/oke)
DEMO DAMAI: Di DPRD Kaltim, Jangkar Kaltim mempersoalkan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Tarakan serta kejelasan hukum kasus eks. Pinang Babaris