SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Menjelang Pilkada bulan Desember 2015, sejumlah cabang PPP di kabupaten / kota di Kaltim dan Kaltara membuka penjaringan calon kandidat bupati dan wakil maupun gubernur. Padahal, partai tersebut masih dalam masa sengketa dualisme di pengadilan.
Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PPP versi Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz yang juga Koordinator Wilayah Kalimantan, Khairul Fuad,
mengingatkan para pelamar ke PPP hendaknya memahami situasi partai saat ini. Sebab, tidak mustahil terjadi salah naik kendaraan jika pengadilan memutuskan salah satu kepengurusan PPP.
“Kami harus mengingatkan ini. Sebab sudah ada yang membuka penjaringan calon wali kota di Samarinda. Juga di daerah lainnya di provinsi Kaltara,” ucap
Khairul Fuad.
Posisi aktual dari dualisme antara kubu Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz serta kubu Muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy, menurut Khairul Fuad, pertama adalah adanya hasil keputusan Mahkamah Partai PPP yang memenangkan kubu Djan Faridz. Kemudian adanya putusan PTUN yang memenangkan Djan Faridz, namun masih dalam masa kasasi kubu Romi.
Posisi hukum ketiga, bahwa KPU pusat sudah membuat statemen bahwa mereka masih menunggu adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jikapun belum ada keputusan hukum itu, maka KPU akan menggunakan dasar hukum Muktamar PPP Bandung yang menetapkan Surya Dharma Ali sebagai Ketua Umum dan Romahurmuziy sebagai Sekretarisnya.
Saat ini, kepengurusan syah DPW PPP Kaltim versi Djan Faridz adalah Syahranie dengan sekretarisnya NoorSyaufiah. Sedangkan di provinsi Kaltara, ketua DPW PPP versi Djan Faridz diketuai Padlan Hamid.
Di Samarinda, penjaringan calon wali kota dan wakil kota yang dibuka PPP diikuti oleh beberapa calon, yang di antaranya adalah Syaharie Jaang selaku petahana yang mencalonkan kembali. #le