BeritaKaltim.Co

Bangun Jalan Pararel di Garis Batas Negara dan Buka Isolasi Kaltara, Perlu RP25,7 T

grafis pembangunan jalan dan jembatan perbatasanTANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com– Kondisi desa-desa di perbatasan dan pedalaman membuat Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menyadari betul kebutuhan prioritas di wilayah Kaltara. Sebab salah satu tujuan dibentuknya provinsi bungsu di Indonesia ini adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan agar saling terhubung.

Prioritasnya, tidak ada lagi tempat di Kaltara yang terisolasi dari akses darat seperti di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Nunukan dan Malinau. Sebab kondisi saat ini, untuk menuju wilayah perbatasan seperti di Krayan, Nunukan atau Apau Kayan, Malinau, hanya menggunakan transportasi udara. Itu pun, dengan kapasitas dan jumlah penerbangan yang sangat terbatas. Karena itulah warga setempat lebih banyak memilih Malaysia sebagai tujuan untuk memperdagangkan hasil pertanian atau ternaknya.

Pj Gubernur Irianto Lambrie mengutarakan, kenapa pembangunan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan perlu dan mendesak? Karena kondisi masyarakat di perbatasan yang terisolasi menyebabkan ketergantungan dengan produk negara tetangga besar. Selain itu, harga kebutuhan hidup pun melambung tinggi, dan warga lebih memilih memasarkan hasil pertanian atau perkebunan serta peternakannya ke Malaysia.

Karena itulah, membuka akses darat ke wilayah perbatasan maupun pedalaman menjadi perhatian pemerintahan Irianto Lambrie. Tak henti-hentinya pria yang saat ini menjalani tahun kedua masa kepemimpinannya, itu selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan membawa data-data valid kebutuhan yang diperlukan kepada Kementerian terkait demi mendapatkan kucuran anggaran untuk pembangunan ruas jalan di wilayah perbatasan. Bahkan, dirinya menjadikan pembangunan jalan sebagai salah satu rencana strategis Pemprov Kaltara.

Irianto menyebutkan, pembangunan prasarana jalan dan jembatan untuk membuka akses ke wilayah perbatasan, yang meliputi jalan paralel dengan garis batas negara, panjangnya mencapai 981 kilometer. Selain itu, akses darat yang menghubungkan antarkecamatan dan desa diperkirakan mencapai 2.017 kilometer.
“Dibutuhkan anggaran sekitar Rp 25,7 triliun,” ujarnya, pada suatu kesempatan.

Sebagai provinsi yang belum genap berusia dua tahun, tentu anggaran sebesar itu tidak bisa ditanggung sendiri. Itulah yang membuat Irianto dan jajarannya di Pemprov Kaltara gencar berjuang untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Bahkan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kaltara, akhir tahun lalu, persoalan infrastruktur jalan pun disampaikan Irianto.

“Usulan kami (pembangunan jalan di perbatasan, Red) dicatat Pak Jokowi. Ini penting karena menyangkut harkat dan martabat bangsa di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ujarnya.

Perjuangan tanpa lelah itu pun berbuah manis. Usulan pembangunan jalan masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Yakni pembangunan jalan perbatasan Long Nawang-Long Pujungan-Long Kemuat-Langap-Malinau; pembangunan jalan Mensalong-Sasipu-Tou Lumbis; pembangunan jalan perbatasan Malinau-Punan-Long Bawan-Long Midang; pembangunan jalan Long Nawang-Metulang-Long Boh-Batas Kaltim; pembangunan jalan penghubung Kabupaten Bulungan-Tarakan; serta pembangunan jembatan pendukung pengembangan kota baru Tarakan.

Sementara itu, ruas jalan antar kabupaten juga mulai dikerjakan akhir tahun lalu. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi ruas jalan nasional yang menghubungkan antarka bupaten didanai Asian Development Bank (ADB) dengan Regional Road Development Project (RRDP).

Hal itu diutarakan Irianto di sela-sela kunjungannya ke Sembakung Atulai, Nunukan, yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Suheriyatna serta Bupati Nunukan Basri, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ruas jalan nasional yang ada saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak parah dan tidak sedikit yang masih pengerasan atau agregat. Sehingga masih sulit dilalui pengendara.

Informasi yang ia peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pekerjaan ruas jalan nasional yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, meliputi rekonstruksi pengerasan, overlay, pelebaran bahu jalan, saluran samping tipe V dan pemeliharaan rutin.

Rekonstruksi dan rehabilitasi ruas jalan nasional itu diharapkannya dapat mendukung kelancaran aktivitas, khususnya ekonomi masyarakat di daerah perbatasan Kaltara. “Ada empat paket pekerjaan yang terbagi dua bagian mulai dari simpang tiga Apas, Malinau menuju Sei Menggaris, Nunukan,” ungkapnya.

Selain itu, pembangunan jalan juga dilakukan mulai dari Tanjung Selor menuju Sekatak. Proyek tersebut menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
Target penyelesaian pekerjaan pada 2016 mendatang. Dengan demikian, diharapkan mampu mewujudkan efektivitas dan efisiensi para pengguna jalan di antaranya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.#hmsprov

Leave A Reply

Your email address will not be published.