Inilah masa paling membingungkan bagi kader-kader Partai Golkar di Kalimantan Timur. Gonjang-ganjing politik di tingkat pusat, antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono, sebenarnya telah sampai pada titik kejenuhan. Mayoritas kader Golkar di pelosok Indonesia menginginkan; Stop bertikai.
Di provinsi Kalimantan Timur, Golkar menguasai parlemen. Partai Beringin tampil sebagai pemenang dengan mendudukkan 12 dari 50 anggota DPRD Kaltim.
Semula, kader-kadernya berharap konflik kepemimpinan nasional reda setelah keluar SK Menkumham yang mensahkan kubu Agung Laksono. Bagi kader-kader di daerah, sepahit apapun pensahan itu, lebih baik dibanding konflik berkepanjangan.
Sebab, dengan adanya konflik, kepengurusan di daerah juga terhambat. Adminsitrasi terhenti, padahal ini sudah dekat masa Pemilukada. Di Kaltim, ada 9 daerah kabupaten / kota yang segera menggelar Pemilukada. Golkar sudah harus merencanakan kemenangannya di tiap Pemilukada.
Tapi, yang terjadi di Jakarta ternyata berbeda. Semula, kubu Agung Laksono mewacanakan caretaker Ketua Golkar Kaltim pengganti Mukmin Faisyal kepada Adi Darma dan Zulkifli Syahab, dalam waktu singkat ada kabar berubah. Nama Said Amin muncul sebagai ketua harian dan Syahrun sebagai sekretaris. Sedangkan ketuanya dari orang pusat, yakni Achmad Goesra.
Belum lagi hilang kebingungan kader-kader Golkar, situasi politik di partai Golkar berubah kembali dengan cepat. Kubu Aburizal Bakrie merasa ada di atas angin, karena gugatannya ke PTUN telah mulai disidangkan. Dan dalam putusan sela, majelis hakim PTUN memutuskan agar SK Menkumham yang mengesahkan Agung Laksono sebagai Ketua Partai Golkar ditunda pelaksanaannya.
Perdebatan kembali meruncing. Sebab, kubu Aburizal Bakrie merasa itu sebagai bukti kepengurusannya masih ada dan dilindungi secara hukum. Bahkan, hakim PTUN meminta penundaan SK Menkumham.
Sidang PTUN masih berlangsung. Masing-masing kubu tetap saja dengan persepsinya sendiri-sendiri. Agung Laksono merasa masih sah dan tetap melanjutkan gerilya politiknya untuk menguasai kabupaten dan kota seluruh Indonesia, kubu Aburizal Bakrie juga berpendapat mereka yang sah. Ditambah lagi pendapat Prof Yusril Izha Mahendra selaku pengacara Partai Golkar, bahwa dengan adanya putusan PTUN yang menunda pelaksanaan SK Menkumham, maka status partai Golkar kembali kepada Golkar hasil Munas Riau lima tahun lalu.
Di Kaltim, kegelisahan kader semakin menjadi-jadi. Sebab, siapa yang menjadi caretaker ketua Partai Golkar Kaltim menentukan pula siapa yang bakal mendapat restu untuk maju sebagai bakal calon bupati maupun wali kota.
Adi Darma yang sekarang menjadi Wali Kota Bontang, bakal maju kembali dalam Pilwali bulan Desember 2015. Tapi, kubu Ketua Golkar Kaltim yang dipimpin Mukmin Faisyal dan pro ke Aburizal Bakrie, sudah memecatnya sebagai anggota Golkar. Padahal, Adi adalah salah seorang ketua di dalam kepengurusan Mukmin Faisyal.
Itu sebabnya, ketika Adi Darma mendapat kabar bakal ditunjuk sebagai caretaker, peluangnya untuk diusung oleh Golkar hidup kembali. Beberapa kabupaten dan kota lain juga menaruh harapan baru.
Bagaimana kalau bukan Adi Darma yang jadi carateker ketua DPD Golkar Kaltim? Di Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang juga Ketua DPD Golkar Kukar mulai ancang-ancang cari perahu lain. Kabarnya perempuan pertama jadi bupati di Kaltim itu segera melamar ke PAN (Partai Amanat Nasional). #
=================================================
“Kudeta” Sebelum Adi Berkuasa
Gunjang-ganjing siapa menjadi pemegang mandat Ketua DPD Partai Golkar Kaltim bergeser lagi. Dari semula Adi Darma cs, sekarang ke Said Amin-Syahrun Cs.
Kabar mengangetkan itu muncul dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kaltim, Soehartono Sutjipto. Melalui sebuah pesan pendek kepada seorang wartawan di Samarinda, mantan ketua DPRD Kaltim itu menyebutkan; caretaker atau Pelaksana Tugas (Plt) DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltim, kemungkinan berubah lagi.
Sejak bulan Maret 2015, publik di Kalimantan Timur terlanjur sudah membaca berita-berita di surat kabar bahwa Adi Darma, kader Golkar yang sekarang menjadi Wali Kota Bontang ditunjuk oleh Agung Laksono sebagai caretaker Ketua DPD Partai Golkar Kaltim mengganti Mukmin Faisyal.
Informasi yang disebar Soehartono, caretaker kemungkinan bakal berubah diganti Said Amin sebagai ketua harian dan Syahrun alias Alung sekretaris. Sedangkan sebagai ketuanya ‘diimpor’ dari DPP Golkar Agung Laksono, yakni Achmad Goesra.
Sejak mencuatnya kabar itu, kubu Mukmin Faisyal serasa ‘menang’ kembali. Maklum, Said Amin dan Syahrun boleh dibilang adalah ‘orang dalam’ yang direstui Mukmin dibanding Golkar jatuh ke tangan Adi Darma. Bahkan Jika Adi Darma yang memimpin, Mukmin merasa habislah karir politiknya di Golkar karena bukan tidak mungkin Adi Darma balas memecat Mukmin. Sebagaimana Mukmin yang telah memecat Adi Darma dari kepengurusan Golkar.
Benarkah Adi Darma bakal memecat Mukmin jika menjadi caretaker ketua Partai Golkar Kaltim?
“Ah, tidak lah. Saya menghormati senior. Siapa saja. Beliau harus tetap ada di Golkar karena partai membutuhkannya,” ujar Adi Darma.
Tentang beredarnya calon caretaker baru yang kemungkinan bakal menggantikannya, diakui Adi Darma. Baginya tidak masalah siapapun yang ditunjuk, walaupun bukan dirinya. Dia tetap menyerahkan keputusan itu ke DPP. Jika batal sebagai caretaker DPD Golkar Kaltim, Adi Darma legowo menerima keputusan DPP.
“Siapa yang ditunjuk, ini belum ada. Karena menunggu Juklak dan PO. Tidak lama lagi akan dikeluarkan berbarengan dengan Plt. Saya belum mengantongi SK (Surat Keputusan). Tapi yang berkembang ada usulan baru dan lain-lain. Itu saya tidak tahu,” kata Adi Darma.
Jika DPP tidak menunjuk Adi Darma sebagai caretaker, ia akan menerima. “Silakan saja lah. Yang terpenting, siapapun yang ditunjuk DPP, mari kita besarkan Golkar. Saya tidak memihak kubu yang sah atau tidak,” ujar Adi.
Saat nama Adi Darma menguat sebagai pemegang mandat caretaker, kubunya yang diantaranya adalah Sofyan Hasdam dan Zulkifli Shahab, sudah merancang strategi untuk pemulihan Golkar pasca gunjang-ganjing di tingkat elit nasional.
Adi dan tim telah mensuarakan untuk merangkul kembali Mukmin Faisyal bergabung dalam kepengurusan Golkar yang akan dipimpinnya ke depan.
Rekannya, Zulkifli Shahab, melontarkan tidak ada niatan Adi Darma membuat permusuhan dengan kubu manapun. Adi ingin membangun dan membesarkan Golkar ke depannya. Soal adanya dualisme, harus ditanggapi dengan hati yang tidak panas karena menjadi hal biasa.
“Kami tidak pernah menganggap Mukmin dkk, sebagai musuh, semua tetap kader Golkar. Makanya ketika nanti Pak Mukmin ingin bergabung dengan kami, kami pasti akan menerimanya dengan senang hati,” kata Zulkifli, ketika itu.
Setelah Adi Darma menguat, kata Zulkifli, ada puluhan pengurus Golkar Kaltim di bawah Mukmin yang menghubungi Adi Darma, agar jika nantinya resmi kubu Agung yang diakui pemerintah berdasarkan keputusan Pengadilan, maka mereka-mereka itu tetap aman di Golkar.
“Rata-rata mereka adalah anggota Dewan yang sekarang. Kalau kami, ya prinsip yang saya katakan tadi, bahwa kami tidak menciptakan permusuhan, kami siap merangkul siapapun selama dia tunduk terhadap yang telah diputuskan pemerintah,” tambahnya.
Walaupun kabar Adi Darma sudah begitu santer sebagai pemegang mandat caretaker, tapi sebenarnya statusnya masih belum tegas karena belum mengantongi SK dari kubu Agung Laksono. Bahkan, kabarnya, begitu pula dengan penunjukkan kepada caretaker baru; Achmad Goesra, Said Amin dan H Syahrun.
Publik Kaltim tadinya sudah yakin Adi Darma yang mendapat mandat, karena disebuah media sosial muncul postingan dari Sofyan Hasdam yang berada di kubu Adi Darma.
Di laman jejaring sosial Facebook, Sofyan Hasdam –politisi senior Golkar sekaligus mantan walikota Bontang– memposting sebuah foto dengan objek utamanya adalah Adi Darma, walikota Bontang yang kini menjabat sebagai Ketua MKGR Kaltim.
Dalam caption foto yang dipublish itu, Sofyan Hasdam menulis, “Ir H Adi Darma menerima SK Plt DPD Partai Golkar Kaltim dari DPP Golkar diwakili oleh bapak Toni Apiliani (Korwil Kaltim)”.
Menariknya, ada pula tampilan yang seolah berupa penegasan apa yang terjadi dalam foto, yakni saat Adi menerima beberapa lembar kertas yang terangkum dalam sebuah map biru muda. Di sekitarnya, beberapa orang tampak mendokumentasikan momentum itu dengan kamera ponsel.
Belakangan baru diketahui kalau informasi itu hanya hoax. Sedangkan SK Agung Laksono belum ada turun ke kubu siapapun untuk menjadi caretaker DPD Golkar Kaltim. #
===
========================================
“Kalau Mau Pecat, Silakan”
Prahara politik di partai berlambang pohon beringin, tensinya sedang memuncak. Kandidat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Kaltim, Adi Darma, tak merasa ‘dikudeta’ sebelum berkuasa.
Nama Adi Darma melejit setelah ia dikabarkan ditunjuk sebagai kandidat pemegang mandate atau caretaker Ketua DPD Golkar Kaltim. Namun, belum lagi SK diterima dari kubu Agung Laksono, kabar lain menyebutkan ia ‘dikudeta’ sebelum benar-benar memimpin partai pemenang Pemilu di Kaltim itu.
Nama Said Amin dan Syahrun muncul sebagai pengganti Adi. Seketika itu juga nama Adi Darma langsung tenggelam.
Adi mengaku legowo walaupun tidak menjadi pemegang mandat. Sebab, selama ini ia tidak memburu jabatan itu. Karena kehadirannya ke Jakarta dan bertemu dengan Agung Laksono serta kubu yang disahkan pemerintah itu atas undangan dari Agung Laksono.
“Kalau sekarang ada Pak Said Amin dan Pak Syahrun, ya tidak apa. Mereka kader Golkar juga. Sebagai kader siapapun tidak masalah,” ujar Adi.
Berkembang isu, kalau Adi Darma selama beberapa pekan menerima ancaman karena menjadi caretaker dan mengancam posisi kader-kader di kepengurusan kabupaten dan kota serta DPRD. Namun, Adi buru-buru menepisnya.
“Tidak, saya tidak pernah mendapat ancaman. Justru sebaliknya banyak kader dan pengurus DPD II yang sudah memberikan dukungan,” ujar walikota Bontang ini.
Adi mengklaim dukungan terhadap dirinya sebagai karteker Golkar sudah mengalir sejak beberapa pekan. Dukungan ini tidak hanya datang dari kader dan pengurus Golkar, tapi juga datang dari tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan emosional dengan Golkar. Sayangnya, Adi belum bersedia membeberkan nama-nama pendukungnya di Kaltim. “Banyak juga tokoh masyarakat yang punya kedekatan dengan Golkar memberi ucapan selamat,” katanya.
Berbeda dengan kubu Ketua DPD I Golkar Kaltim, HM Mukmin Faisal, yang menebar ancaman bakal memecat kader Golkar yang membelot ke kubu Agung Laksono, Adi mengaku tidak akan melakukan tindakan pembalasan. Ia menjamin tak akan memecat kader yang berseberangan dengannya. Bagi Adi, perbedaan pilihan politik yang timbul di internal Golkar Kaltim, murni akibat perpecahan di DPP Golkar. Sehingga tidak semestinya disikapi dengan melakukan aksi saling pecat.
“Saya tegaskan, kami dari kubu pak Agung tidak akan melakukan pemecatan. Tapi tetap mengutamakan konsolidasi. Kalau mereka (kubu Mukmin Cs) mau pecat yang silakan,” ungkapnya, waktu itu.
Menurut Adi, perbedaan yang saat ini terjadi di Golkar Kaltim merupakan hal yang wajar. Sebab pada prinsipnya, masing-masing kader memiliki hak politik untuk memilih kubu yang dinilai punya legitimasi. Namun setiap pilihan tentu juga punya konsekuensi, yang harus siap ditanggung oleh kader yang bersangkutan.
Sebagai pendukung Agung Laksono, Adi mengaku sepenuhnya siap menerima sanksi dengan pilihanya mendukung Golkar versi Munas Ancol. “Jadi tidak perlu ribut-ribut. Kubu Agung atau kubu Ical, silakan sama-sama jalan. Tinggal tunggu saja putusan akhir di DPP siapa yang menang. Sederhanakan,” tutur Adi. #fs
========================================================
ISIS di Golkar Kaltim
Ada yang menarik dalam rapat konsolidasi pengurus DPD I dan II Partai Golkar se-Kaltim, di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal di Jalan Milono, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Provinsi Kaltim, Kamis (19/3/2015) malam lalu. Pada sesi jumpa pers yang terlihat hadir dalam rapat itu hanya DPD II Samarinda dan DPD II Bontang.
Rapat itu mestinya diikuti oleh 10 DPD II Partai Golkar se-Kaltim. Tapi yang datang malam itu hanya Ketua Golkar Bontang Andi Harun dan Ketua DPD Golkar Samarinda H Jafar Abd Gafar. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltim, Mukmin Faisyal, didampingi Sekretris Achamd Albert, Said Amin, dan Dahri Yasin.
Usut punya usut, sebanyak 8 DPD Golkar kabupaten dan kota lainnya memutuskan tidak menghadiri undangan dari Ketua DPD Golkar Kaltim Mukmin Faisyal. Golkar Kutai Barat dan Kutai Timur secara tegas menyatakan mendukung Golkar Agung Laksono, sementara 6 DPD Golkar lainnya, yakni Paser, PPU, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Berau memilih wait and see. Keenam DPD bersikap menunggu kubu mana yang resmi diakui pemerintah atau santer disebut dengan istilah ISIS (Ikut Sana Ikut Sini).
Ketidakhadiran 8 DPD Partai se Kaltim memenuhi undangan rapat konsolidasi itu menunjukkan pernyataan Mukmin Faisyal sebelumnya bahwa Golkar di Kaltim masih solid, tidak terbukti. Apalagi, diketahui kemudian beberapa pengurus DPD Golkar Kaltim juga membelot menjadi caretaker Kaltim kubu Agung Laksono. Seperti diketahui Adi Darma atau Said Amin-Syahrun disebut-sebut segera mendapat SK untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Kaltim mengganti Mukmin Faisyal.
Usai rapat konsolidasi yang hanya dihadiri DPD Golkar Bontang dan Samarinda, Mukmin Faisyal menggelar jumpa pers yang isinya adalah kekecewaan Mukmin terhadap kader-kader Golkar yang membelot ke Agung Laksono. Ia mengancam memberi sanksi kepada kader yang menyeberang ke kubu Golkar Agung Laksono.
Menurut Mukmin ia telah mengantongi bukti-bukti kader yang membelot ke kubu Golkar Agung Laksono. Selain Adi Darma, yang terancam dipecat adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kutai Timur, Mahyunadi.
“Yang sudah menyeberang duluan, Ketua (Golkar) Kutai Timur itu Mahyunadi, adiknya Mahyudin. Kalau (DPD II Golkar) Kubar memang dari awal,” sebut Mukmin.
Dua pengurus Partai Golkar Samarinda yang juga bakal dipecat yakni Yunan Kadir (Ketua Harian DPD II Partai Golkar Samarinda) dan Sutamsis (Sekretaris DPD II Golkar Samarinda). #le/tk
============================================
“Jaang-Jafar” Bergairah Lagi
Klaim kubu Mukmin Faisyal bahwa urusan Pilkada menggunakan kepengurusan yang disahkan oleh Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Pekanbaru, Riau, menggairahkan kembali rencana menjodohkan Syaharie Jaang berpasangan dengan Jafar Abdul Gafar sebagai Cawali dan Cawawali Kota Samarinda.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris DPD I Golkar Kaltim versi Aburizal Bakrie, Achmad Albert, menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan edaran bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam merujuk atau menerima partai Golkar yang mengajukan pasangan calonnya, adalah berasal atau disahkan kepengurusannya oleh Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Pekanbaru, Riau. Namun Albert tak menjelaskan dari mana informasi tersebut, sementara pihak KPU Kaltim sendiri tak ada menyebut masalah itu.
Menurut sumber di internal Golkar Samarinda, sebenarnya SK untuk Jaang-Jafar itu sudah diterbitkan, namun karena terjadi kekisruhan Golkar di tingkat Pusat, maka SK itu kemudian disimpan. Namun akhirnya itu bisa kembali dibuka, kalau benar ada edaran dari Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan, pasangan calon untuk Pilkada bisa diajukan oleh pengurus Golkar di daerah yang kepengurusannya disahkan oleh Golkar hasil Munas Riau.
“Awalnya disimpan karena khwatir kalau dibuka ke publik, lantas terjadi gugatan dan lain sebagainya. Tapi sepertinya setelah aman dengan adanya edaran Menkumham terkait Pilkada, dalam waktu dekat, SK untuk Jaang-Jaafar tampaknya sudah akan dipublikasikan,” kata sumber yang enggan dikorankan namanya itu.
Dikonfirmasikan hal itu ke sekretaris DPD I Golkar Kaltim Achmad Albert, dia membenarkan, memang rujukan KPUD untuk menerima pengajuan pasangan calon Golkar nantinya, masih bisa diterima Golkar yang kepengurusannya disahkan oleh DPP Golkar Munas Riau yang menghasilkan ARB sebagai ketua umun DPP Golkar ketika itu.
“Memang ada surat edarannya seperti itu. Jadi kalau soal Pilkada di daerah-daerah, sudah tidak ada kekhawatiran lagi. Tapi kalau ditanyakannya, apakah Samarinda tetap Jaang-Jaafar, nah itu jangan tanya ke saya, karena saya tidak tahu,” kata Albert.
Untuk diketahui, usai kubu Agung Laksono menang di Pusat dan kemudian di Kaltim muncul spekulasi, Golkar-golkar di Kabupaten dan Kota juga akan dirombak tak terkecuali di Samarinda. Perombakan berimbas kepada pasangan calon yang selama ini sudah dijaring Golkar.
Bahkan muncul spekulasi, Nusyirwan Ismail disebut-sebut akan diusung Golkar Samarinda, yang kemudian dipaketkan dengan Siswadi yang tak lain ketua DPC PDIP Samarinda. #zay
==============================================
KPUD Belum Tahu Golkar Resmi
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kaltim hingga saat ini belum juga menerima edaran dari KPU Pusat terkait kepengurusan Golkar yang akan diterima di Kaltim.
Apalagi dalam waktu dekat ini, 9 Kabupaten dan Kota se-Kaltim — minus Penajam Paser Utara (PPU) — akan melaksanakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak Desember 2015 ini, tentu KPUD wajib memiliki petunjuk resmi dari Pusat, Golkar mana yang akan diterima ketika mengajukan kandidat Pilkadanya.
“Kami juga tidak tahu mengapa KPU Pusat belum juga memutuskan yang akan diterima KPUD-KPUD di daerah. Mungkin dalam waktu dekat ini, yang jelas pasti sebelum tahapan Pilkada dimulai. Karena KPUD sangat memerlukan keabsahan Golkar mana yang diakui,” kata anggota KPUD Kaltim Rudiansyah.
Ditambahkannya, sebenarnya tanpa menunggu edaran KPU Pusat, KPUD di daerah sudah bisa menjadikan rujukan SK Menteri Hukum dan HAM sebagai Golkar yang sah dalam mengajukan pasangan calon nantinya. Menteri mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai ketua umumnya.
“Memang kalau Pusat lambat sementara keabsahan Partai Golkar sangat diperlukan, maka jalan keluar yang bisa kita lakukan, maka SK Menteri Hukum dan HAM sudah bisa dilaksanakan. Hanya saja ini kan masih berproses, makanya saya pikir KPU Pusat sudah ada perhitungan-perhitungannya sebelum menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tersebut,” tambahnya. #zay
==============================================
Mukmin: Said dan Syahrun Santun
Apa yang dialami Adi Dharma cs. ketika mengambil-alih kepengurusan DPD I Golkar Kaltim rupanya berbeda dengan yang dialami Said Amin dan H Syahrun HS (H Alung).
Mukmin Faisyal ketua DPD I Golkar Kaltim yang “diambialih” mengatakan, tidak akan memecat Said maupun Alung. Keduanya dianggap memiliki sopan-santun dan meminta izin ketika akan menjabat tim karteker tersebut.
“Mereka (Said dan Alung, red) santun, mereka lapor ke saya mau ke DPP Golkar di Pusat. Nah mereka yang saya pecat dari kepengurusan itu, karena mereka sembunyi-sembunyi. Jadi untuk keduanya, saya ucapkan selamat, karena memang tugas mereka untuk mempersatukan semua potensi dan kekuatan Golkar di Kaltim,” kata Mukmin.
Menurutnya, karena dia izinkan dan bersikap sopan, maka dirinya pun sangat mendukung yang akan dilakukan Said maupun Alung. Mereka berdua jelas mendapatkan tugas khusus. Berbeda dengan kubu sebelumnya — Adi Dharma cs — , yang dianggapnya terkesan ambisius, tidak memikirkan untuk mempersatukan Golkar di Kaltim yang sedang bertikai.
“Coba bayangkan saja kalau sembunyi-sembunyi, artinya kan tidak ada niat baik untuk mempersatukan dan memajukan Golkar ke depannya. Nah berbeda dengan Said dan Alung, mereka sopan dan santun. Jadi sekali lagi saya dukung mereka. Sampai sekarang mereka pun sebelum resmi sebagai karteker, tetap dalam kepengurusan saya,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan dirinya sendiri, apakah tetap mendukung hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali yang memilih Aburizal Bakrie (ABR)? Jawaban Mukmin tak berubah sejak dulu, yakni tetap komitmen mendukung ARB. Tetap menganggap Munas Bali yang kembali memilih ARB sebagai ketua umum DPP Golkar adalah Munas yang sah.
“Oh tetap solid dong, biar hangus pun saya tetap akan ARB. Memang saya tidak makan kalau saya dipecat dari Golkar,” ujarnya dengan tegas.
Perlakuan Mukmin ini memang berbeda dengan Adi Dharma cs. Beberapa kali dikonfirmasikan soal Adi, beberapa kali pula Mukmin langsung mengatakan, memecat mereka semua karena dianggap membelot. #zay