TENGGARONG, BERITAKALTIM.com– DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengapresiasi rencana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berencana mendistribusikan 750 pegawai ke kawasan hulu Mahakam. Kebijakan ini dinilai tepat untuk mengatasi menumpuknya PNS di Kota Tenggarong.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi I DPRD, Siswo Cahyono. ”Kami sangat menyambut baik langkah tersebut. Selama ini seperti kita ketahui bersama, PNS di Kukar banyak di Kota Tenggarong saja dan enggan untuk bertugas ke daerah hulu Mahakam,”katanya.
Siswo meminta BKD mulai bersikap tegas dalam hal kebijakan distribusi pegawai. BKD, lanjut dia, sudah sering mengumbar wacana pemerataan PNS namun belum ada realisasinya hingga saat ini. Dia mengaku mendengar adanya PNS yang menolak jika harus dimutasi ke hulu Mahakam. Sebaliknya, tak sedikit PNS yang bertugas di wilayah tersebut ingin pindah ke wilayah perkotaaan. Namun, BKD terkesan diam dan enggan memberikan sanksi bagi PNS yang menolak dimutasi.
“Kami mendorong agar BKD Kukar dalam pendistribusian PNS ke hulu Mahakan untuk bisa bersikap tegas. Jika ada PNS yang tidak ingin dimutasi dan melawan, bisa diberikan sanksi penurunan pangkat. DPRD sangat setuju dengan sanksi tersebut. Jika tidak begitu, sampai kapanpun pemerataan PNS di Kukar tak akan pernah terwujud,” ungkapnya. #w
Comments are closed.