TENGGARONG, BERITAKALTIM.COM– Wakil Ketua DPRD Kukar H Rudiansyah menyebutkan, pos penanggulangan bencana harus terbentuk di seluruh Kecamatan. Ini dilakukan agar penanganan musibah kebakaran dilakukan dengan cepat.
Hal ini diungkapkan Rudiansyah usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor BPBD Kukar JL. Pattimura Tenggarong, beberapa waktu lalu.
Dalam sidak itu, Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kukar di wakili Kasubag Keuangan Sumartana dan Kasubag Program Lamini menyebutkan, upaya pembenahan fasilitas damkar terbentur dana. Misalnya saja, soal rencana pembangunan pos penanggulangan bencana di Kecamatan Sangasanga, Sebulu, dan Muara Jawa harus tertunda menyusul resionalisasi anggaran pada tahun 2014 lalu.
Selain itu, BPBD Kukar juga dipusingkan dengan penambahan personel untuk ditempatkan di tiga kecamatan itu. Badan Kepegawaian Daerah, kata Sumantana, belum memberikan solusi penambahan petugas. “Kalau kami merekrut THL baru siapa yang akan membayar mereka. Kami sudah berkomunikasi dengan Sekkab Kukar dan beliau menyambut baik agar pos-pos itu diisi oleh PNS. Bagi kami siapapun petugasnya (THL atau PNS) tidak masalah, tapi kalau bisa petugasnya asli sana,” beber Sumartana.
Mendengar keluhan itu, Rudi mengaku akan melakukan komunikasi dengan Pemkab Kukar. Ia tertarik jika pos-pos itu nantinya diisi oleh PNS. “Sekarang PNS di Kukar menumpuk di Tenggarong. Saya akan mendorong agar PNS yang ada di Tenggarong ditempatkan di tiga kecamatan itu. Sayang sekali jika unit-unit untuk tiga kecamatan itu didiamkan di sini,” tutur Rudi.
Sementara itu, Staf Subbag Keuangan, Ali Yusni menambahkan, saat ini ada 16 unit damkar di BPBD Kukar. Namun dari tiga dari jumlah itu mengalami rusak berat. Mereka berharap agar Rudi dapat memperjuangkan penambahan fasilitas damkar melalui fungsi budgeting atau anggaran. “Bahkan untuk pengadaan baju saja kepala BPBD dan para kasubag harus patungan. Ini terjadi karena rasionalisas tahun lalu,” terang Ali.
Rudiansyah memastikan, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendukung penuh rencana pembenahan dan penambahan fasilitas pemadam kebakaran (damkar) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sejauh ini, fasilitas yang dimiliki masih kurang berikut belum terbentuknya pos-pos penanggulangan bencana di seluruh kecamatan.
Rudi meminta agar pengajuan itu disampaikan tertulis. Ia juga bertekad untuk membantu BPBD Kukar mendapatkan anggaran dari ABPD provinsi ataupun APBN. #Wn