Samarinda,BERITAKALTIM.COM – Proses Kaltim sebagai daerah yang berkembang, sejatinya tidak diimbangi meratanya pembangunan di seluruh daerah. Anggaran proyek pembangunan justru membengkak dan selalu mendapat anggaran tambahan disetiap penetapan anggaran. Ironisnya, proyek-proyek tersebut rata-rata berjalan kurang maksimal.
Anggota DPRD Kaltim Syafruddin menanggapai bahwa proyek pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan pemerintah melalui instansi terkait mesti berjalan dengan maksimal, dengan anggaran yang telah di ajukan berikut perencanaan yang matang.
“DPRD adalah wakil masyarakat, salah satu fungi dari kinerja dewan adalah pengawasan. Memang sudah tugas kami melakukan pengawasan disetiap pembangunan, termasuk masalah anggaran dan pengajuannya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaannya atau tidak,” katanya.
“Proyek-proyek pembangunan infrastruktur harusnya berjalan maksimal, ada singkronisasi antara anggaran yang diajukan dengan pengerjaannya. Pelaporan progresnya juga harus jelas jadi bisa dilakukan evaluasi sejauh mana pengerjaannya,” katanya.
Menurut ketua fraksi PKB itu, langkah pemerintah dalam pembangunan patut mendapatkan apresiasi dan harusnya diimbangi dengan perbertanggungjawaban oleh pelaksana dan SKPD terkait.
Pembengkakan anggaran mestinya tidak terjadi kalau perencanaan yang telah disusun sesuai dengan waktu yang ditetapkan, serta Rancangan Anggaran Biaya (RAB), sesuai dengan ketepatan waktu yang telah disusun. Contohnya proyek jembatan kembar disamping Jembatan Mahakam. Diguyur dana Rp 223 miliar, namun anggaran tersebut belum termasuk jalan pendekat (flyover). Akibatnya, anggaran membengkak menjadi Rp 400 miliar agar jembatan tersebut dapat segera berfungai.
“Pembengkakan anggaran mesti segera diminimalisir, mengingat disektor lain masih memerlukan dukungan anggran juga. Jika sesuai dengan perencanaan yang matang, anggaran tidak akan ada penambahan,” ucapnya.
DPRD Kaltim tambahnya, siap mengawal perencanaan anggaran yang akan di ajukan eksekutif dalam pembangunan proyek-proyek mendatang. Tidak menutup kemungkinan akan ada evaluasi anggaran dan evaluasi kinerja instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur. Adapun langkah-langkah tersebut akan dibahas dalam pertemuan internal komisi yang membidangi pembangunan itu. (adv/yud/dhi)