Tahun politik ini benar-benar jadi arena pesta para politisi. Di provinsi termuda Indonesia, Kalimantan Utara perhelatan sudah mulai terlihat gegap gempitanya.
Spanduk, baliho, billboard yang memajang foto wajah para politisi ada di mana-mana. Bukan hanya ruang publik resmi yang diatur pemerintah, tapi sampai lahan-lahan ilalang, hutan bakau, tebing, terpampang wajah mereka.
Dalam istilah Abdul Hafid Achmad, mantan Bupati Nunukan yang juga foto wajahnya terpasang di baliho-baliho, “itu mancing-mancing saja”.
Maksudnya, jelas. Para politisi memanfaatkan situasi tahun politik untuk mengibarkan popularitas. Tentu ada tujuan, seperti orang memancing, mereka berharap kain pancingnya ada yang makan. Jika rakyat memang menghendaki, bisa saja mereka didaulat partai untuk maju sebagai calon kepala daerah maupun wakilnya.
Jadwal tahapan Pemilukada dimulai bulan Juni 2015. Saat ini memang waktunya ‘mancing-mancing’ reaksi publik. Di provinsi Kaltara, bulan Desember 2015 ada Pemilihan Bupati Nunukan, Bulungnan dan Kabupaten Tana Tidung. Termasuk juga pemilihan Gubernur Kalimantan Utara.
Partai-partai juga tidak kalah seru. Mereka sudah menurunkan tim survei untuk mengetahui siapa yang dikehendaki rakyat menjadi bupati dan gubernur. Tanpa didukung survei, para politikus hanya mengira-ngira bahwa dirinya disukai masyarakat Kaltara.
Pantauan media ini, setidaknya sudah ada 4 lembaga survei yang turun untuk mencari tahu tentang siapa figure paling populer dan disukai masyarakat Kaltara. Sayangnya, dari 4 lembaga itu tidak ada yang bersedia dipublikasikan nama lembaganya. Apalagi hasil surveinya.
Alasan keempat lembaga survei itu, mereka bekerja atas perintah orang yang memerlukan jasa mereka. Jadi, data yang didapat oleh mereka hanya untuk sang majikan. Jika ingin publikasi, silakan minta datanya kepada orang yang membayar tim survei.
Walaupun kesannya lembaga survei itu bayaran, tapi mereka bekerja professional. Jika data yang didapat mengatakan bahwa ‘majikan’ mereka ternyata jeblok popularitas maupun elektabilitas, maka pil pahit itu yang diberikan. Bukan dikarang-karang agar ‘majikan’ puas.
Semula ada 10 nama yang masuk dalam survei calon Gubernur Kalimantan Utara. Nama mereka, sama persis dengan figure yang fotonya terpampang dalam baliho-baliho. Sebutlah Budiman Arifin, Marthin Billa, Jusuf SK, Irianto Lambrie, Abdul Hafid Achmad, Anang Dachlan Djauhari, Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, Mayjen TNI Ibrahim Saleh, Letjen TNI (Purn) Ir Drs Subekti Msc MPA dan Jhonny laing Impang.
Tapi, seiring waktu, jumlah itu mulai mengerucut. Diduga pengerucutan itu setelah mengetahui hasil survei, bahwa namanya tak mampu terangkat lagi. Atau lantaran ruang untuk maju menjadi orang nomor satu sudah tak didukung partai.
Nama yang masih berkibar dan kemungkinan besar menjadi kandidat Gubernur Kaltara, menurut analisa politik sebuah parpol berdasarkan hasil survei, adalah Jusuf SK yang memastikan diri berpasangan dengan Marthin Billa, Irianto Lambrie dan Budiman Arifin.
Dua nama terakhir masih punya rintangan ada tidaknya partai yang menjadi pengusungnya. Irianto Lambrie namanya melejit, tapi dia belum mendapat perahu yang jelas. Sementara Budiman Arifin, walaupun sebagai Plt Ketua Partai Demokrat Kaltara dan menjadi pemenang Pemilu legislative di Kaltara, otoritas penentuan maju di tangan DPP Demokrat.
Jika pun ada calon kandidat lain, menurut analisa itu, kemungkinan dari jalur independen. #
========================================================================================
Perang Baliho dan Isu
Sepintas, situasinya tak begitu panas. Tapi perang baliho dan jargon-jargon yang diusung para politisi dalam baliho yang terpasang diberbagai sudut kampung memancing isu yang mudah terbakar.
Inilah perang baliho. Calon-calon kandidat percaya diri untuk maju. Di mana-mana. Tak hanya persimpangan jalan yang biasanya jadi sasaran memasang spanduk, baliho dan billboard, tapi juga tembok-tembok bangunan. Bahkan di sepanjang garis tepi sungai menuju Tanjung Selor Bulungan, Tideng Pala Tana Tidung maupun ke Malinau, poster-poster raksasa itu terpajang.
Mantan Bupati Nunukan, H Abdul Hafid Achmad, termasuk yang ikut meramaikan deretan baliho itu. Fotonya terpajang disejumlah titik di Pulau Nunukan. Di dalam baliho yang memasang foto Hafid, tak terpampang tulisan ingin menjadi Gubernur Kaltara atau wakilnya. Malah, dalam baliho di persimpangan tiga Bhayangkara-Ahmad Yani-Pasir Putih, baliho Hafid yang mengenakan seragam berwarna putih didampingi sang istri Hj Leppa tertera tulisan menuju ‘Kaltara Hebat’.
Ternyata, setelah dikonfirmasi kepada Abdul Hafid Achmad, mantan Bupati Nunukan dua periode ini belum memastikan dirinya akan maju dalam Pemilukada Gubernur Kalimantan Utara yang akan digelar Desember 2015 mendatang. Hafid yang sekarang Wakil Ketua DPRD Nunukan dari Partai Hanura ini mengatakan saat ini pihaknya lebih fokus kepada pencalonan putrinya, yaitu Laura Hafid yang akan mencalonkan diri menjadi calon Bupati Nunukan dalam pilkada mendatang.
“Kita lebih fokus ke Laura. Saya tidak, itu mancing-mancing saja. Anak-anak (pasang, red) baliho itu,” ujarnya, beberapa waktu lalu di Nunukan.
Nunukan, termasuk daerah yang diserbu dengan gencar oleh calon kandidat. Bahkan para Jenderal TNI yang berniat maju juga, seperti mantan Pangdam Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman SIP MSi dan mantan Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI HA Ibrahim Saleh SE MSc, mulai menunjukkan diri, walau melalui baliho-baliho.
Sedangkan Pj Gubernur Kaltara Irianto Lambrie ‘berkampanye’ dengan cara yang beda. Dia tak menyinggung sama sekali tentang pemilihan gubernur Kaltara. Balihonya fokus dengan tagline yang memberi semangat. Seperti baliho bergambar Kapal Induk dengan tulisan; Sekarang Masih Terbelakang, Kelak Yang Terdepan.
Tidak hanya di Nunukan, perang baliho juga terjadi di Tarakan. Foto wajah yang mendominasi adalah Budiman Arifin, diikuti dengan tokoh lain seperti Jusuf SK dan para jenderal itu.
Tahun politik 2015 ini benar-benar terasa. Maklum saja, inilah pesta demokrasi pertama untuk memilih siapa gubernur mereka. Tak hanya perang baliho, di masyarakat juga telah terjadi perang opini. Saling sindir, negative campaign bahkan kampanye hitam (black campaign).
Isu-isu panas yang muncul misalnya, ada yang berusaha mendikotomi pendatang dan suku asli. Lalu, ada pula yang bermain dalam isu sejarah berdirinya Kaltara yang diperjuangkan tokoh-tokoh utara dan setelah jadi kok ‘dikuasai’ oleh penumpang gelap.
Masih banyak lagi isu yang bertebaran. Bahkan, salah satu kandidat yang dianggap terkuat berdasarkan hasil survei, Jusuf SK, diterjang berbagai pukulan. Ia dilaporkan beberapa kelompok seolah melakukan korupsi dan kasus-kasus lainnya. #le/dim
==========================================================================================
Tiga Pasang Kandidat Saja
Walaupun begitu banyak baliho yang memasang foto politikus yang dikesankan ingin bertarung sebagai bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Kaltara, tapi idealnya cuma tiga saja yang pantas bersaing.
Sebuah lembaga bernama Kaltara Care mengeluarkan rilis yang mengejutkan. Walaupun belum ada hasil survei yang diumumkan ke publik, tapi suara mayoritas sudah jelas mengarah hanya pada tiga figure kuat menjadi bakal calon Gubernur Kaltara. Yakni Jusuf SK, Irianto Lambrie dan Budiman Arifin.
Tadinya memang ada Marthin Billa yang kini menjadi anggota DPD RI, tetapi belakangan diketahui sudah ada deal politik mantan Bupati Malinau itu bakal maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kaltara mendampingi Jusuf SK.
“Kekuatan dua nama tokoh itu sudah besar. Pak Marthin juga punya pendukung yang besar dan pantas bersaing sebagai calon gubernur. Tapi, dengan bergabungnya dua nama itu, Jusuf-Marthin, sudah cukup membuat calon lain berpikir ulang untuk memaksa maju,” ujar Jhon Gunawan, dari Bagian Riset Kaltara Care.
Nama-nama lain yang balihonya sudah terlanjur berkibar, sarannya, lebih baik mengejar posisi Wakil Gubernur bersama tiga nama calon gubernur itu. Tapi karena Jusuf SK – Marthin Billa sudah hampir pasti maju berpasangan, maka tinggal mencari pendamping Irianto Lambrie dan Budiman Arifin.
Dari sisi partai politik yang menjadi pengusung kandidat juga kian mengecil. Karena Jusuf SK – Marthin Billa disebut-sebut sudah mengantongi SK dari 4 partai pemilik kursi DPRD Kaltara. Partai pengusung pasangan ini disebut-sebut adalah Hanura (4 kursi), Nasdem (2 kursi), PKB (2 kursi) dan PKPI (1 kursi).
Itu artinya peluang partai pengusung semakin mengecil. Tersisa Demokrat , PDIP, Golkar, Gerindra , PPP, PBB , PKS dan PAN. Partai bisa mengusung calon jika mengantongi 7 kursi. Karena di DPRD Kaltara berjumlah 35 kursi tidak ada partai yang punya 7 kursi sendiri, maka dipastikan melakukan koalisi.
Secara matematika, dari 35 kursi sudah diambil 9 kursi oleh pasangan Jusuf SK – Marthin Billa, maka tersisa 26 kursi. Artinya maksimal hanya bertambah 3 pasang kandidat saja yang bisa maju lewat partai. Kecuali ada calon kandidat lewat jalur independen.
Sebelum calon kandidat maju dalam Pilgub Kaltara, saran Jhon Gunawan, lebih baik melakukan survei dulu. Masih memungkinkan atau tidak sebagai pemenang. “Survei dulu, itu paling betul. Nanti muncul analisa politik apakah memungkinkan untuk maju,” tutupnya. #le/m
===================================================================================
Optimistis Budiman Arifin
Salah satu tokoh politik yang selalu menunjukkan optimisme ke publik adalah Budiman Arifin. Bupati Bulungan dua periode ini merasa punya kans untuk menang.
“Mana hasil survei?” tanya seorang wartawan di Tarakan kepada salah seorang yang mengaku menjadi tim sukses Budiman Arifin.
“Oh, ada. Tapi tidak dibuka. Kita menang,” jawab lelaki muda itu, sekenanya. Lalu, ia nyerocos; hasil survei tidak mungkin ditunjukkan ke publik, apalagi dalam situasi menjelang Pemilihan Gubernur Kaltara yang pertama kali itu.
Tapi, di kalangan politisi di DPRD Kaltara, sebenarnya sudah beredar angka-angka hasil survei itu. Ibnu Sahud, anggota DPRD Kaltara dari Partai Gerindra misalnya, mengakui partainya juga melakukan survei dan hasilnya dipresentasikan.
Walaupun tidak membuka hasil survei yang dilakukan pihaknya, Sahud mengakui nama-nama tenar seperti yang berkembang di masyarakat saat ini. Ketika disodori nama Jusuf SK, Irianto Lambrie dan Budiman Arifin sebagai nama-nama yang tertinggi dalam survei populer dan elektabilitas, Ibnu Sahud, hanya tersenyum saja.
Di media sosial facebook yang banyak penggemarnya, para netizen juga nampaknya sudah lebih sreg dengan majunya ketiga calon kandidat itu. Walaupun ada juga pendukung nama-nama lain seperti Abdul Hafid Achmad, Anang Dachlan Djauhari dan Marthin Billa.
Hasil polling di media sosial tidak bisa menjadi patokan validitasnya. Tapi ada kesan kecendrungan pemilih lebih pada dua figur saja, yakni Jusuf SK dan Irianto Lambrie. Ketika dilempar gagasan polling itu di grup facebook warga Nunukan, warga Tarakan, Bulungan dan Malinau, nama keduanya bersaingan saja. Disusul nama-nama lain tentunya.
Kepada wartawan, Budiman Arifin selaku Plt Ketua DPD Demokrat Kaltara optimistis partai yang dipimpinnya akan mengajukan calon kandidat gubernur dan bakal menang.
“Kami pemenang pemilu legislative di Kaltara. Di DPRD Kaltara punya kader lima kursi. Sekarang tinggal cari dua kursi saja sudah bisa mengajukan calon,” ujar Budiman Arifin, akhir Maret 2015 lalu saat meresmikan kantor baru DPD Demokrat Kaltara di Jalan Jeruk.
Tentang siapa kandidat yang bakal diusung, belum ada kepastian. Begitu juga tentang koalisi partai.
“Koalisi partainya dengan siapa saya belum bisa sebutkan sekarang. Masih proses. Saya tidak mau sebutkan kalau belum ada kepastian. Yang jelas Demokrat harus menang,” kata Budiman.
Bupati Bulungan itu mengklaim bahwa dari DPP Partai Demokrat mendukung penuh pada Demokrat di Kaltara untuk meraih kemenangan.
“Saya beberapa hari lalu ke pusat, bertemu Pak Syarif Hasan (ketua harian, red). Pak Syarif bilang Kaltara punya Demokrat,” ungkap Budiman.
Jauh-jauh hari, Budiman termasuk yang telah memproklamirkan untuk maju. “Saya siap untuk ikut berlomba. Semakin banyak calonnya akan semakin bagus. Yang penting kita satukan hati saja. Kita tidak perlu menjelekkan antar kandidat yang satu dengan yang lain,” ujarnya saat bersama warga Desa Tanjung Buka. #le
=========================================================================================
Ke Politik, Banyak yang Saya Korbankan
Dua tahun menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Utara DR H Irianto Lambrie menunjukkan ketulusannya dalam membangun DOB (daerah otonom baru) itu.
Selama ini, masyarakat disuguhi informasi yang salah tentang seorang Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati / wali kota. Seolah-olah seorang Penjabat yang kini akrab disebut Pj, tidak dibolehkan memutuskan dan bertindak strategis.
Irianto mematahkan asumsi itu. Sejak ia ditugaskan oleh Presiden menjadi Penjabat Gubernur Kaltara 22 April 2013 silam, ia menerobos anggapan itu. Sebagai seorang birokrat senior, ia melihat tak ada larangan yang membatasi tugas seorang Penjabat Gubernur. Semua sama tugasnya dengan gubernur definitif.
Karena tidak menemukan aturan yang membatasi tugas-tugas seorang Penjabat Gubernur, ruang itu langsung dimanfaatkannya secara maksimal. Irianto tidak tega menyaksikan begitu tertinggalnya desa-desa di Kalimantan Utara.
Sudah 70 tahun Merdeka, tapi jalan antar desa pun belum semua tersambung. Sebagian besar fasilitas jalan juga masih tanah, tidak diaspal. Jangan jalan di kampung-kampung, jalan antar provinsi saja masih belum mulus. Kalau turun hujan, sudah dipastikan masih banyak berlumpur.
Belum lagi kondisi sekolah di pedalaman. Tingkat ekonomi warga di Kecamatan Krayan dengan harga bensin se liter mencapai Rp60 ribu.
Bagi Irianto, tak cukup APBD Provinsi Kaltara yang mendekati angka Rp2 triliun untuk membangun semua kebutuhan pembangunan yang sejak lama tertinggal. Itu sebabnya, ia intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Kebetulan pula pemerintahan sedang berganti dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo. Kebetulan pula pemerintahan baru punya perhatian serius membangun kawasan perbatasan. Sesuai dengan konsep pemerintahan; membangun dari pinggir.
Alhasil, sejumlah proyek yang ditunggu-tunggu mendapat restu dari pemerintah pusat. Pembangunan dermaga, pelabuhan, kota baru di Tanjung Selor, sarana pertanian dan perikanan, bahkan sampai pembangunan pasar.
Irianto lihai mempelajari postur anggaran yang ada dikementerian. Kemudian ia usulkan untuk ditarik ke daerah. Kelebihan seperti ini sebenarnya yang patut ditiru para bupati dan wali kota; mereka bisa mengusulkannya langsung dengan para Menteri.
Jika selama dua tahun Irianto sebagai Penjabat Gubernur tergolong berhasil, itu buah ketulusannya. Tentu disertai kecerdasan dan tim yang hebat.
Tapi jangan mengira semua mudah dilakukannya. Sejak ia dicalonkan sebagai Penjabat Gubernur Kaltara pada tahun 2013 silam, diakuinya terjadi pertentangan batin di antara keinginannya mengabdi dan beratnya medan yang harus dikerjakan.
Maklum saja, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentu adalah cita-cita semua birokrat. Di provinsi yang terkenal kaya sumber daya alam itu, Irianto menikmati selayaknya seorang pejabat. Rumah dinas yang besar, mobil dan ruangan kantor yang sejuk.
Sementara kalau ia menerima sebagai Penjabat Gubernur Kaltara, maka semua harus ditinggalkan. Waktu pertama kali ke Tanjung Selor setelah menerima tugas sebagai Penjabat Gubernur, Irianto memulainya dari nol. Ia seorang diri, belum ada kantor sampai akhirnya dipinjamkan oleh Pemkab Bulungan.
Irianto juga tidak punya staf. Sehingga harus intensif mengkoordinasikan semua kebutuhannya untuk mulai bekerja. Ia mengakui bantuan Budiman Arifin sebagai Bupati Bulungan dalam memulai kerjanya cukup besar.
Begitulah Irianto. Kegemarannya belusukan, membuat semangat jajaran birokrasi di seluruh Kaltara. Bahkan pengusaha dan masyarakat, ikut bergerak menyongsong perubahan yang dinakhodai Irianto. Sampai akhirnya muncul wacana, mendorong Irianto Lambrie maju sebagai bakal calon Gubernur Kaltara.
Dimasyarakat terbentuk kelompok-kelompok yang mengakui sepak terjang Irianto Lambrie yang dianggap luar biasa. Warga seperti menemukan sosok pemimpin yang mereka impikan. Sekali waktu Irianto ada di Tarakan bersama korban kebakaran, pada waktu lain ia berada di patok batas Simenggaris.
Irianto juga hadir di Malinau, Tana Tidung dan Nunukan. Dalam dua tahun sudah ratusan desa di seluruh kabupaten/kota dikunjunginya.
Menanggapi wacana yang berkembang di masyarakat mendorongnya maju sebagai calon gubernur, Irianto tak mau grasa-grusu. Sebab ia masih mencintai jabatan di birokrasi pemerintahan. Ia merasa tidak etis ketika masih menjabat di pemerintahan, tapi menginginkan jabatan politik.
Tokoh-tokoh politik mendatanginya. Menawarkan kemungkinan menggunakan perahu partai politik. Sebutlah parta petinggi Golkar, Demokrat, PAN dan PDIP. Tapi, lagi-lagi Irianto mampu menenangkan agar bersabar menunggu setelah masa jabatannya sebagai Penjabat Guberrnur Kaltara berakhir pada 22 April 2015.
Irianto Lambrie sejak di Kalimantan Timur dikenal karena memiliki networking yang kuat. Ia tak hanya bergaul di tingkat nasional dengan sejumlah petinggi Negara, tetapi juga kalangan politisi di Kaltim. Pernah menjadi Ketua KNPI Kaltim membuatnya matang dalam organisasi birokrasi maupun pergerakan.
Itu sebabnya sejak tahun lalu Irianto Lambrie sudah digadang-gadang menjadi Ketua Golkar Kaltara. Sejumlah petinggi Golkar Kaltim mendorongnya, tapi Irianto menepisnya. Karena dengan menerima penunjukkan jabatan itu ia harus melepas statusnya sebagai PNS (pegawai negeri sipil).
Walau menolak menerima jabatan politik, tapi Irianto mulai melakukan pendekatan juga kepada partai-partai yang sedang melakukan penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur. Tadinya, Irianto Keukeh menunggu masa jabatannya habis sebagai Penjabat Gubernur Kaltara, baru bicara politik.
Tapi karena partai-partai juga dibatasi oleh waktu masa penjaringan, akhirnya Irianto mengikuti dorongan para pendukungnya untuk menyerahkan berkas lamaran ke PDIP, Demokrat, Golkar dan PBB.
“Sudah ada partai yang mengusung saya, tapi jumlah suaranya belum cukup 7 kursi sehingga masih perlu koalisi,” ujar Irianto kepada wartawan, baru-baru ini.
“Kalau untuk kepentingan orang banyak saya siap. Saya beristikhorah, kemudian meminta pendapat. Kemudian saya melihat dulu partai apa yang bisa mendukung saya. Kalau itu memungkinkan ya ber-Bismillah-lah kita. Kalau saya maju kan berisiko tinggi. Saya belum pensiun beda dengan figur lain. Saya harus berhenti PNS, Sekprov dan jabatan lain. Artinya banyak sesuatu yang saya korbankan,” tandasnya. #le/d
======================================================================================
Diserang, Jusuf SK Menguat
Serangan terhadap Jusuf SK semakin gencar dilakukan kelompok masyarakat yang dicurigai digerakkan oleh pihak yang tidak menyukai mantan Wali Kota Tarakan itu maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara.
Masa lalu Jusuf SK seperti diungkit-ungkit. Wali Kota Tarakan dua periode yang berprestasi itu menghadapi serangan ketika ia mulai memproklamirkan keinginan maju sebagai calon Gubernur Kaltara. Ada beberapa serangan, terakhir ia diadukan ke Bareskrim Mabes Polri oleh kelompok yang mengaku sebagai aktivis. Tuduhannya penyalahgunaan wewenang Jusuf saat menjadi Wali Kota.
Kata laporan itu, Jusuf SK merangkap jabatan ketika terjadi peralihan perusahaan PLN Persero menjadi PT PLN (Pelayan Listrik Nasional) Kota Tarakan, yang dikelola swasta. Ketika menjadi Wali Kota Tarakan Jusuf SK membuat terobosan menswastakan listrik untuk masyarakat Kota Tarakan, tentu dengan TDL (Tarif Dasar Listrik) yang sesuai pasar.
Tujuannya untuk menjamin ketersediaan listrik warga Tarakan yang selama itu selalu byar pet. Warga disurvei tidak keberatan tarid dasar listrik dinaikkan, yang penting tidak ada lagi pemadaman.
Terobosan Jusuf SK diapresiasi banyak pihak. Bahkan PLN merespon dengan pembentukan perusahaan bersama itu. Rupanya, keterlibatan Jusuf SK sebagai komisaris dalam perusahaan swasta itu yang dianggap para pelapor menyalahgunakan wewenang. Sebab Jusuf adalah pejabat pemerintah.
Bagaimana jawaban kubu Jusuf SK terhadap serangan itu?
“Ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan nama baik Jusuf SK. Itu jelas sekali,” jawab Ikram Mahmud, Sekretaris Tim Sukses Jusuf SK untuk Gubernur Kaltara.
Sebagai warga negara yang taat hukum, Ikram Mahmud menambahkan, Jusuf SK menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum. “Kami fokus saja dengan persoalan konsolidasi tim. Rakyat Kaltara menginginkan Pak Jusuf SK menjadi gubernur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam suasana politik yang memanas, pers juga mestinya tak menjadi pengipas hal-hal yang bertujuan negative. Ikram Mahmud mengakui, dalam dunia politik itu dikenal dengan istilah negative campaign dan black campaign.
“Untuk negative campaign itu masih bisa ditolerir karena untuk kontrol apakah calon pemimpin itu terlibat kasus-kasus. Jadi memang ada kasusnya. Yang tidak boleh itu black campaign. Tidak ada data sama sekali dan kemudian menjelek-jelekan calon,” ujar Ikram.
Kubu Jusuf SK, menurut Ikram, ingin berjalan dalam pentas politik yang sehat. Beradu program untuk membangun Kaltara yang masih ketinggalan dari provinsi lainnya.
Saat ini, kubu Jusuf SK fokus pada pembentukan relawan. Sejak tiga pekan lalu bertempat di Hotel Padma Jalan Yos Sudarso secara resmi disahkan tim relawan dr . H Jusuf SK. Posisi dewan penasehat tim relawan adalah H Joesoef Abdullah, SH yang juga mantan wakil wali kota mendampingi dr H Jusuf SK sebagai Walikota Tarakan.
Tim relawan diketuai oleh H Mustafa Pajjo dan Sekretaris Ikram Mahmud, S.Sos. Pembentukan tim relawan ini khusus untuk wilayah Kota Tarakan, dan dalam waktu dekat akan dibentuk tim relawan di masing-masing kabupaten, diantaranya Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Sedangkan tim sukses untuk tingkat propinsi Kaltara masih menunggu deklarasi setelah proses tahapan pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang akan dimulai pada April 2015 ini.
Untuk partai politik pengusung, Ikram Mahmud menjamin sudah selesai. Ada empat partai yang menjadi pengusung. Tapi pihaknya belum mengumumkan partai apa. Begitu juga dengan calon pendamping sebagai bakal calon Wakil Gubernur, yaitu Marthin Billa. #le/ik
=========================================================================================
Bulat, Jusuf SK-Marthin Billa
Bakal calon Gubernur Kaltara Jusuf SJ sudah memastikan diri berpasangan dengan Marthin Billa, mantan Bupati Malinau yang sekarang anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI di Jakarta.
Kepastian berpasangan itu diungkapkan Ikram Mahmud, Sekretaris Tim Sukses Jusuf SK. “Pak Jusuf sudah menyampaikan kepastian berpasangan itu ditiap acara sosialisasi dengan masyarakat. Jadi, sudah 99 persen Jusuf-Marthin,” ujar Ikram.
Mengapa tidak 100 persen keyakinan itu? Ikram mengatakan dalam dunia politik bisa saja yang tersisa 1 persen mengubah semuanya. “Karena kan belum deklarasi. Belum mendaftar di KPU. Kalau sudah mendaftar dan lolos sebagai peserta Pilgub, baru boleh disebut seratus persen,” ujar Ikram berdiplomasi.
Belakangan dengan hampir pastinya berpasangan itu, kesibukan Timses bakal calon Gubernur Kaltara Jusuf SK juga kian meningkat. Sekretariat selalu ramai didatangi warga, terutama tamu masyarakat dari empat kabupaten yang ada di Kaltara.
Mereka umumnya datang meminta kesediaan dr H Jusuf SK dapat menyempatkan waktunya berkunjung di daerahnya, seperti Kabupaten Malinau dan Kecamatan Pulau Bunyu Bulungan.
Banyaknya permintaan warga dan tokoh masyarakat tersebut saat ini sedang disusun agenda jadwal kunjungan, termasuk di kecamatan pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia Timur.
Menurut dr H Jusuf SK, pada saatnya permintaan warga di masing-masing daerah kabupaten maupun kecamatan diapresiasi. “Insya Allah kita akan berkunjung guna untuk melakukan silaturahmi dan diskusi dengan warga masyarakat sebacara langsung,” tegas Jusuf SK. Saat ini tim sedang mempersiapkan deklarasi. Sudah ada 4 partai pengusung.
Masyarakat di empat Kabupaten termasuk Kota Tarakan sangat antusias untuk menemui langsung calon pemimpin mereka. Karena yang bersangkutan telah terbukti membangun Kota Tarakan selama 10 tahun menjabat sebagai Walikota.
“Tarakan dulu sekitar tahun 1990-an seperti kampung kumuh, kotor dan gelap gulita, infrastruktur amburadul. Tetapi selama pak Jusuf memimpin sebagai wali kota, Tarakan berubah total menjadi kota terang benderang dan bercahaya,” kata salah seorang warga yang bertempat tinggal di Jalan Lapangan, Ismail. #ik