EDISI 375 MAJALAH BONGKAR: Dua tahun menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Utara DR H Irianto Lambrie menunjukkan ketulusannya dalam membangun DOB (daerah otonom baru) itu.
Selama ini, masyarakat disuguhi informasi yang salah tentang seorang Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati / wali kota. Seolah-olah seorang Penjabat yang kini akrab disebut Pj, tidak dibolehkan memutuskan dan bertindak strategis.
Irianto mematahkan asumsi itu. Sejak ia ditugaskan oleh Presiden menjadi Penjabat Gubernur Kaltara 22 April 2013 silam, ia menerobos anggapan itu. Sebagai seorang birokrat senior, ia melihat tak ada larangan yang membatasi tugas seorang Penjabat Gubernur. Semua sama tugasnya dengan gubernur definitif.
Karena tidak menemukan aturan yang membatasi tugas-tugas seorang Penjabat Gubernur, ruang itu langsung dimanfaatkannya secara maksimal. Irianto tidak tega menyaksikan begitu tertinggalnya desa-desa di Kalimantan Utara.
Sudah 70 tahun Merdeka, tapi jalan antar desa pun belum semua tersambung. Sebagian besar fasilitas jalan juga masih tanah, tidak diaspal. Jangan jalan di kampung-kampung, jalan antar provinsi saja masih belum mulus. Kalau turun hujan, sudah dipastikan masih banyak berlumpur.
Belum lagi kondisi sekolah di pedalaman. Tingkat ekonomi warga di Kecamatan Krayan dengan harga bensin se liter mencapai Rp60 ribu.
Bagi Irianto, tak cukup APBD Provinsi Kaltara yang mendekati angka Rp2 triliun untuk membangun semua kebutuhan pembangunan yang sejak lama tertinggal. Itu sebabnya, ia intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Kebetulan pula pemerintahan sedang berganti dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo. Kebetulan pula pemerintahan baru punya perhatian serius membangun kawasan perbatasan. Sesuai dengan konsep pemerintahan; membangun dari pinggir.
Alhasil, sejumlah proyek yang ditunggu-tunggu mendapat restu dari pemerintah pusat. Pembangunan dermaga, pelabuhan, kota baru di Tanjung Selor, sarana pertanian dan perikanan, bahkan sampai pembangunan pasar.
Irianto lihai mempelajari postur anggaran yang ada dikementerian. Kemudian ia usulkan untuk ditarik ke daerah. Kelebihan seperti ini sebenarnya yang patut ditiru para bupati dan wali kota; mereka bisa mengusulkannya langsung dengan para Menteri.
Jika selama dua tahun Irianto sebagai Penjabat Gubernur tergolong berhasil, itu buah ketulusannya. Tentu disertai kecerdasan dan tim yang hebat.
Tapi jangan mengira semua mudah dilakukannya. Sejak ia dicalonkan sebagai Penjabat Gubernur Kaltara pada tahun 2013 silam, diakuinya terjadi pertentangan batin di antara keinginannya mengabdi dan beratnya medan yang harus dikerjakan.
Maklum saja, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentu adalah cita-cita semua birokrat. Di provinsi yang terkenal kaya sumber daya alam itu, Irianto menikmati selayaknya seorang pejabat. Rumah dinas yang besar, mobil dan ruangan kantor yang sejuk.
Sementara kalau ia menerima sebagai Penjabat Gubernur Kaltara, maka semua harus ditinggalkan. Waktu pertama kali ke Tanjung Selor setelah menerima tugas sebagai Penjabat Gubernur, Irianto memulainya dari nol. Ia seorang diri, belum ada kantor sampai akhirnya dipinjamkan oleh Pemkab Bulungan.
Irianto juga tidak punya staf. Sehingga harus intensif mengkoordinasikan semua kebutuhannya untuk mulai bekerja. Ia mengakui bantuan Budiman Arifin sebagai Bupati Bulungan dalam memulai kerjanya cukup besar.
Begitulah Irianto. Kegemarannya belusukan, membuat semangat jajaran birokrasi di seluruh Kaltara. Bahkan pengusaha dan masyarakat, ikut bergerak menyongsong perubahan yang dinakhodai Irianto. Sampai akhirnya muncul wacana, mendorong Irianto Lambrie maju sebagai bakal calon Gubernur Kaltara.
Dimasyarakat terbentuk kelompok-kelompok yang mengakui sepak terjang Irianto Lambrie yang dianggap luar biasa. Warga seperti menemukan sosok pemimpin yang mereka impikan. Sekali waktu Irianto ada di Tarakan bersama korban kebakaran, pada waktu lain ia berada di patok batas Simenggaris.
Irianto juga hadir di Malinau, Tana Tidung dan Nunukan. Dalam dua tahun sudah ratusan desa di seluruh kabupaten/kota dikunjunginya.
Menanggapi wacana yang berkembang di masyarakat mendorongnya maju sebagai calon gubernur, Irianto tak mau grasa-grusu. Sebab ia masih mencintai jabatan di birokrasi pemerintahan. Ia merasa tidak etis ketika masih menjabat di pemerintahan, tapi menginginkan jabatan politik.
Tokoh-tokoh politik mendatanginya. Menawarkan kemungkinan menggunakan perahu partai politik. Sebutlah parta petinggi Golkar, Demokrat, PAN dan PDIP. Tapi, lagi-lagi Irianto mampu menenangkan agar bersabar menunggu setelah masa jabatannya sebagai Penjabat Guberrnur Kaltara berakhir pada 22 April 2015.
Irianto Lambrie sejak di Kalimantan Timur dikenal karena memiliki networking yang kuat. Ia tak hanya bergaul di tingkat nasional dengan sejumlah petinggi Negara, tetapi juga kalangan politisi di Kaltim. Pernah menjadi Ketua KNPI Kaltim membuatnya matang dalam organisasi birokrasi maupun pergerakan.
Itu sebabnya sejak tahun lalu Irianto Lambrie sudah digadang-gadang menjadi Ketua Golkar Kaltara. Sejumlah petinggi Golkar Kaltim mendorongnya, tapi Irianto menepisnya. Karena dengan menerima penunjukkan jabatan itu ia harus melepas statusnya sebagai PNS (pegawai negeri sipil).
Walau menolak menerima jabatan politik, tapi Irianto mulai melakukan pendekatan juga kepada partai-partai yang sedang melakukan penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur. Tadinya, Irianto Keukeh menunggu masa jabatannya habis sebagai Penjabat Gubernur Kaltara, baru bicara politik.
Tapi karena partai-partai juga dibatasi oleh waktu masa penjaringan, akhirnya Irianto mengikuti dorongan para pendukungnya untuk menyerahkan berkas lamaran ke PDIP, Demokrat, Golkar dan PBB.
“Sudah ada partai yang mengusung saya, tapi jumlah suaranya belum cukup 7 kursi sehingga masih perlu koalisi,” ujar Irianto kepada wartawan, baru-baru ini.
“Kalau untuk kepentingan orang banyak saya siap. Saya beristikhorah, kemudian meminta pendapat. Kemudian saya melihat dulu partai apa yang bisa mendukung saya. Kalau itu memungkinkan ya ber-Bismillah-lah kita. Kalau saya maju kan berisiko tinggi. Saya belum pensiun beda dengan figur lain. Saya harus berhenti PNS, Sekprov dan jabatan lain. Artinya banyak sesuatu yang saya korbankan,” tandasnya. #le/d
