SAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Usai kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim ke DPRD Sulsel, salah satu Anggota Banggar DPRD Kaltim yakni Saefuddin Zuhri memberikan pandangan terkait tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Banggar Sulsel yang dianggap memiliki rincian yang baik dalam pola penentuan anggaran belanja daerah.
“Kami banyak mendapat masukan terkait pola penyusunan anggaran dari DPRD Sulsel. Kami kemudian meminta contoh laporannya sehingga bisa kami pelajari ulang, kalau bisa beberapa kebijakan yang sesuai akan kita coba terapkan di Kaltim,” kata Saefuddin Zuhri.
Zuhri menambahkan, memang secara normatif Kebijakan Umum APBD yang disusun dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 16 ayat (4) dan pasal 81, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sini, Banggar Sulsel melakukan proses yang terinci dalam program, kegiatan maupun dukungan dan dilakukan, dibahas hingga kemudian ditetapkan dan disetujui bersama DPRD Provinsi, untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada pemerintah pusat.
“Memang, semua mekanisme penyusunan di setiap provinsi tidak berbeda jauh dengan pola diatas. Mungkin yang membedakan hanyalah pada lamanya proses itu berjalan. Untuk Kaltim sendiri, komitmen DPRD dengan pihak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah sangat baik, entah dimana yang mengganjal, disinilah kami coba mencari solusinya,” kata Saefuddin Zuhri lagi.
Selain itu, perlu diketahui juga jika DPRD Sulsel memiliki perbedaan administrasi dengan DPRD Kaltim. Diperbantukan dengan matriks kerja dalam penyusunan alat kelengkapan dewan, jumlah kabupaten/kota yang jauh berbeda, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jauh lebih kecil maka menjadikan Sulsel harus mengoptimalkan segala sesuatunya agar lebih efektif.
“DPRD Sulsel lebih melihat skala prioritas masing-masing, pasca pembahasan bersama. Kami juga mendapat penjelasan bahwa di DPRD Sulsel memiliki pola perencanan anggaran yang awalnya dibahas di komisi-komisi bersama SKPD terkait, kemudian disampaikan kepada badan anggaran DPRD,” kata legislator Partai Nasdem ini. (adv/tos/oke)
Teks foto: TAMBAH WAWASAN: Diskusi di sela-sela kunjungan kerja Banggar DPRD Kaltim ke DPRD Sulsel, Kamis (23/4).