TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com– Resmi sudah, Rabu (22/4/2015) Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Triyono Budi Sasongko dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Dr H Irianto Lambrie yang kembali ke Pemprov Kaltim dengan jabatan lamanya, Sekretaris Pemprov Kaltim.
Muncul pertanyaan; bagaimana Pj Gubernur yang baru melakukan estafet pekerjaan yang telah dirintis Irianto Lambrie?
Selama menjadi Pj Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie diakui telah meletakkan pondasi disemua lini pembangunan. Tidak hanya pada upaya percepatan pembangunan fisik, tapi juga mengubah minset penyelenggara negara yang produktif dan mau bekerja keras dan ikhlas.
Di sisi fisik, Irianto Lambrie telah mengusulkan sejumlah program percepatan pembangunan kawasan perbatasan agar menjadi pintu terdepan Negara. Proposal pembangunan sejumlah pelabuhan, bandara dan infrastruktur perbatasan sudah masuk di Bappenas dan sebagian telah disetujui masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
Program-program perbatasan yang telah berada di meja Presiden, Mendagri maupun Bappenas dan instansi lainnya di Pusat, membutuhkan pengawalan. Tanpa “pengawalan” yang intens, bisa saja program bagus itu tersingkir kembali.
Pj Gubernur Triyono bukan orang baru dalam hal mengelola kawasan perbatasan. Karena sebelum dipercaya menduduki jabatan Pj Gubernur Kaltara, ia adalah Sekrertaris Badan, di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Wilayah pekerjaannya membantu Presiden yang memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan.
“Telah dibuktikan ketika beliau (presiden,red) dilantik, langsung melakukan kunjungan kerja ke perbatasan,” kata Triyono usai pelantikan ketika itu.
Melalui mantan Bupati Purbalingga itu, Presiden menginstruksikan agar BNPP meneruskan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Khususnya yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga.
“Khususnya di pos lintas batas strategis. Ada 7 pos lintas batas strategis ingin diwujudkan dalam waktu dua tahun yang saat ini telah dimulai,” ujarnya.
Selain mewujudkan pos lintas batas, kata Triyono, harus ada pusat pertumbuhan dimana sejumlah pihak mengingingkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan sekaligus pintu gerbang perdagangan.
“Nah inilah yang menjadi komitmen kita bersama hingga Indonesia dapat maju berkembang dengan pesat. Bahkan itu sudah tertuang Perpres (Peraturan Presiden) No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019 dalam rangka tindak lanjut nawacita ketiga Jokowi yaitu komitmen membangun Indonesia dari pinggiran,” urainya. #le/hmsprov/bersambung