TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com- Ditugaskan menjadi Penjabat Gubernur Kaltara yang merupakan DOB (Daerah Otonomi Baru) berusia dua tahun, tentu menjadi tugas menantang bagi Triyono Budi Sasongko. Apalagi dengan kondisi sekarang di mana seluruh pejabat dan staf berada di posisi landing. Siap berpacu dalam percepatan pembangunan.
Inilah tantangan itu. Pj Gubernur Kaltara Triyono harus menjaga ritme bekerja jajaran Pemprov Kaltara yang sedang bergelora. Karena mereka ingin daerah mereka mengejar ketertinggalan dari provinsi lain.
Seperti kata orang bijak, untuk menghasilkan kesuksesan, maka diperlukan kerja keras. Bahkan tiga kali lebih keras dari pegawai di provinsi lain yang sudah lebih dulu maju.
Pj Gubernur Kaltara sebelumnya, Irianto Lambrie, telah membekali para pejabat Pemprov dan staf dengan motivasi itu. Ia telah merintis usaha agar provinsi ke-34 di Indonesia yang sebagian daerahnya belum tersambung jalan darat itu menjadi perhatian pemerintah pusat.
Kondisi saat ini, untuk menuju wilayah perbatasan seperti di Krayan, Nunukan atau Apau Kayan, Malinau, hanya menggunakan transportasi udara. Itu pun, dengan kapasitas dan jumlah penerbangan yang sangat terbatas. Karena itulah warga setempat lebih banyak memilih Malaysia sebagai tujuan untuk memperdagangkan hasil pertanian atau ternaknya.
Jadi jelas, tidak mungkin APBD Provinsi Kaltara yang besarannya mendekati angka Rp2 triliun dipakai untuk membangun semua kebutuhan pembangunan infrastruktur itu. Tidak cukup.
Untuk membuka akses darat ke wilayah perbatasan maupun pedalaman, maka perlu dibangun prasarana jalan dan jembatan yang meliputi jalan paralel dengan garis batas Negara. Panjangnya mencapai 981 kilometer. Selain itu, akses darat yang menghubungkan antarkecamatan dan desa diperkirakan mencapai 2.017 kilometer.
“Untuk program itu saja dibutuhkan anggaran sekitar Rp 25,7 triliun,” ujar Irianto Lambrie dalam sebuah kesempatan.
Anggaran sebesar itu tidak bisa ditanggung sendiri. Hal Itulah yang dibuktikan Irianto gencar berjuang untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kaltara, akhir tahun lalu, persoalan infrastruktur jalan itu disampaikan Irianto.
Bagaimana estafet perjuangan Irianto itu kepada Pj Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko?
Dalam kesempatan menyampaikan pandangannya, Pj Gubernur Triyono berpendapat kalau dirinya harus memperkuat sistem pemerintahan di provinsi baru tersebut. Menurutnya, yang telah dirintis oleh Pj Gubernur sebelumnya sudah cukup bagus tinggal diperkuat lagi.
“Kami juga bertugas mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Saya pikir ini adalah tugas yang cukup berat, untuk mengkoordinasikan agar pelaksanaan demokrasi di Kaltara bisa berjalan dengan baik,” paparnya.
“Oleh karenanya ini menjadi tugas penting kami, untuk menyukseskan pilkada,” sambungnya.
Apalagi di Kaltara terdapat tiga kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak ditambah penyelenggaraan Pilgub. Ini jelas menjadi tugas berat seorang Pj Gubernur Kaltara yang saat ini baru dilantik dan terus mengupayakannya agar bisa sukses.
Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, saat ini sudah banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke Kaltara, karena sudah melihat provinsi baru tersebut sudah berlari dengan cepat.
“Saat ini sudah bagus, apalagi pada saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu, pesertanya cukup membludak,” tutup mantan Bupati Purbalingga dua periode tersebut. #hmsprov/bersambung