TANJUNG SELOR, BERITAKALTIM.com- Inilah pengakuan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo atas amanah yang telah diberikan pemerintah kepada Irianto Lambrie selaku Penjabat Gubernur Kalimantan Utara selama dua periode, 2013-2014 dan 2014-2015.
Usai acara pelantikan Pj Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko di Gedung C Kemendagri Jakarta, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan kesan-kesannya.
“Pj Gubernur sebelumnya, telah melaporkan beberapa tugas yang diamanahkan kepadanya (Irianto, red) telah dilaksanakan baik. Namun ada satu hal yang belum sempat terselesaikan, yaitu pemilihan kepala daerah. Saya harap kepada pejabat yang baru dilantik hari ini mampu menyelesaikan dan mengawalnya,” kata Tjahjo.
Pelantikan itu mengundang sejumlah pihak baik seluruh kepala daerah di Kaltara maupun unsur SKPD serta DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, tugas utama Pj Gubernur periode sekarang adalah mengawal dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena salah satu yang terpenting saat ini adalah mengawal provinsi ke 34 itu hingga terpilihnya gubernur definitif.
Selain itu, dia juga menyebutkan kriteria mendagri dalam memberikan tugas sebagai Pj Gubernur adalah pejabat eselon I dilingkungan kemendagri. Namun, jika tidak ada, maka bisa ditunjuk Sekretaris Provinsi (Sekprov). Akan tetapi, jika tidak ada pejabat dimaksud dalam lingkungan pemprov, maka pihaknya dapat meminta dari kementerian lainnya.
“Harus Pejabat Eselon I yang kami tunjuk sebagai Pj Gubernur,” urainya.
Dia menyebutkan, disamping menjadi Pj Gubernur Kaltara, Triyono Budi Sasongko juga harus mampu mengemban tugasnya sebagai sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
“Selain mengawal proses pilkada, dia juga mengemban tugasnya sebagai pengelola perbatasan. Untuk mengawal proses pembangunan di wilayah perbatasan,” sebut Tjahjo.
Kepada Pj Gubernur periode ketiga itu, Tjahjo menginstruksikan agar segera melakukan koordinasi dengan pejabat Kab/Kota terkait dengan pengelolaan perbatasan. Tak hanya itu, pejabat gubernur di wilayah Kalimantan khususnya perbatasan harus segera dilakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas perbatasan.
Menurutnya, hal tersebut dapat terwujud jika Pj Gubernur yang baru saja dilantik itu mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya masing-masing kepalda daerah. Bahkan dirinya memohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltara untuk mengawas kinerja Triyono dalam mengemban amanah sebagai Kepala Daerah.
“Kita sukseskan Pilkada, kita sukseskan pembangunan di perbatasan agar beranda terdepan semakin lebih baik,” ungkapnya mengakhiri.
Beragam komentar pun berdatangan, salah satunya dari Pj Gubernur Kaltara sebelumnya, DR H Irianto Lambrie. Menurut Irianto, penggantinya tinggal melanjutkan proses pembangunan yang telah diletakannya. Namun yang cukup berat adalah mengawal Pilkada serentak hingga tuntas dan aman.
“Fondasi pembangunan sudah diletakkan, sesuai dengan laporan saya kepada Mendagri. Tinggal mengawal pilkada serentak. Karena wilayah kita terdapat beberapa kabupaten yang menggelar pilkada bersamaan dengan pilkada gubernur,” kata Irianto saat menemui awak media.
Selain itu, dia menilai, sosok Tri mampu melakukan itu semua. Khususnya membangun wilayah perbatasan. Menurut pria yang akan kembali bertugas ke Kaltim itu pun menyebutkan jika Pj Gubernur Kaltara saat ini adalah orang yang cukup memiliki kapasitas dalam bidang pengelolaan perbatasan.
“Saya kira, dia (Triyono, red) orang yang memiliki kepiawaian dalam menangani masalah perbatasan. Apalagi amanah saat ini dirinya masih menjabat sebagai sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” singkat Irianto. #le/hmsprov/bersambung